Tangkap Dalang Penyebaran IPTV Ilegal, DJKI Raih Pengakuan Ke Interpol Internasional Meeting for Digital Piracy

JAKARTA – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hakasasi Manusia (Kemenkumham) Memperoleh Pengakuan Ke Peristiwa Interpol Internasional Meeting in Digital Piracy. Pengakuan tersebut diterima langsung Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Anom Wibowo Ke Lyon, France, Ke 31 Mei 2024.

Sebagai salah satu penegak hukum atas Kartu Merah kekayaan intelektual (KI) Indonesia, DJKI dinilai berhasil melaksanakan operasi gabungan bersama para pihak Di Interpol, Ministry of Culture Sport and Tourism (MCST) Korea, Kepolisian Busan, dan Kepolisian Republik Indonesia.

Kerja sama ini Sebagai Menyita dalang Di penyebarluasan lembaga penyiaran ilegal Di bentuk Duniamaya Protocol Television (IPTV) Di nama “TVDOL” yang dikelola Dari warga Negeri Korea Selatan bernama Kim Dong Gil.

Kartu Merah ini dimulai Sesudah Munhwa Broadcasting Corporation (MBC) melaporkan dugaan Kartu Merah hak cipta yang dilakukan Dari warga negaranya Ke Korea Selatan, yang menyiarkan beberapa saluran Monitor Korea tanpa izin, termasuk saluran milik MBC Ke Indonesia.

Hasil Eksperimen dan pemeriksaan yang dilakukan Dari penyidik Menunjukkan IPTV tersebut dikelola Dari dalang utama bernama Kim Dong Gil yang tidak bekerja sendirian. Dia juga Memiliki kelompok Di peran yang beragam Di melakukan penyiaran ilegal Di 2010 hingga 2023 tanpa izin Di pemegang hak.

Sesudah penyidikan dan olah TKP Ke Oktober 2023 Ke kediaman terlapor Ke kawasan BSD Tangerang, ditemukan sejumlah Produk bukti yaitu, peralatan operasi IPTV seperti server, kabel-kabel serta Set Top Box (STB) yang digunakan Sebagai menyiarkan saluran Monitor Korea secara langsung maupun Video-on-Demand (VOD).

Pelaku Mengungkapkan mereka menyiarkan 108.000 Penyiaran Langsung dan VOD tanpa izin Di pemegang hak cipta, serta meraup keuntungan hingga kurang lebih 1,7 miliar won.

Di Itu Di Pembuatan penyelidikan Lebih Jelas, terungkap kerugian yang dialami Dari pemerintah Korea Selatan diestimasi mencapai 16 miliar won atau setara Di USD1,23 juta Sebagai total penyiaran secara ilegal Ke kurun waktu 13 tahun.