Bappenas Minta Biaya Naik Rp804 Miliar Untuk Bayar Gaji Pegawai

JAKARTA – Pejabat Tingginegara Pendesainan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa meminta Pemberian kepada Komisi XI Lembaga Legis Latif RI Untuk menambah Biaya tahun 2025 Ke kementeriannya sebesar Rp804,47 miliar Di pagu indikatif yang dipatok Di Wacana Kerja Pemerintah (RKP) sebesar Rp1,97 triliun.

Penambahan Biaya itu mayoritas Untuk membiayai gaji dan operasional pegawai Terbaru Ke Kementerian PPN/Bappenas sebanyak 1.997 orang Didalam nilai usulan tambahan sebesar Rp597,52 miliar. Pegawai Terbaru itu merupakan hasil rekrutmen Kandidat Aparatur Sipil Negeri (CASN) Ke 2024.

“Kami mengajukan permohonan usulan tambahan (Biaya), boleh dong usulan tambahan, usulan tambahan ini terutama Sebab gaji pegawai. Karena Itu sebenarnya kami lebih Ke gaji pegawai, Sebab gaji pegawai kami Untuk 2024 Akansegera ada 1.997 orang tambahan Supaya semuanya ada Rp597 miliar,” jelas Suharso Di Pertemuan Kerja (Raker) Didalam Komisi XI Lembaga Legis Latif RI Ke Kompleks Legislatif Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2024).

Baca Juga: Biaya Diblokir Sri Mulyani Rp329 M, Bos Bappenas Lapor Lembaga Legis Latif

Suharso menambahkan, selain Untuk gaji dan operasional pegawai Terbaru, tambahan Biaya ini juga Akansegera digunakan Untuk pelaksanaan kegiatan kajian strategis Di perkuatan agenda pembangunan dan menjaga keselarasan RPJMN 2025-209 dan RPJMD senilai Rp104,35 miliar.

“Lalu Untuk kegiatan manajemen risiko pembangunan nasional (MRPN) sebesar Rp 102,59 miliar. Kegiatan ini dilakukan Untuk Meningkatkan pencapaian sasaran pembangunan nasional Lewat peningkatan Mutu tata kelola dan efektivitas sistem pengendalian intern, serta peningkatan kapasitas SDM,” terangnya.

Suharso juga menyampaikan bahwa realisasi Biaya tahun 2024 per 12 Juni 2024 sudah sebesar 48,6 persen atau Rp1,05 triliun Di pagu Biaya 2014 yang sebesar Rp2,16 triliun. Di jumlah itu sebesar 16,7 persen Biaya terkena blokir Dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Biaya 2024 itu adalah Rp2,1 triliun. Realisasinya sudah 48,6 persen. Dan Ke luar 48,6 persen ada 16,7 persen yang diblokir,” lanjut Suharso.

Usulan penambahan Biaya sebesar Rp804,47 miliar itupun disetujui Dari Komisi XI Lembaga Legis Latif RI, yang meminta agar Biaya itu diarahkan Untuk kegiatan manajemen risiko pembangunan nasional, pelaksanaan kegiatan strategis Di memperkuat agenda pembangunan 2025-2029, serta Untuk biaya gaji dan operasional pegawai Terbaru.

“Saya Mengungkapkan setuju Di rancangan usulan Biaya Kementerian PPN/Bappenas tahun 2025,” jelas Ketua Komisi XI Lembaga Legis Latif RI Kahar Muzakir.