Nama Ridwan Kamil Masih Didambakan Maju Pilgub Jabar

JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah PDIP Jawa Barat (Jabar) Ono Surono menyebut nama Ridwan Kamil (RK) masih diinginkan Bagi menjadi Kandidat gubernur (Calon Gubernur) Ke Bumi Pasundan. Keinginan itu juga diutarakan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai Golkar Jabar Ace Hasan Syadzily.

“Ke Golkar tentunya kan masih tarik Menarik Perhatian tuh, Pak RK apakah Ke DKI ataukah Ke Jawa Barat. Tapi menurut Kang Ace, Golkar Jawa Barat itu tetap Mencari Pak RK Ke Jawa Barat. Di Bisa Jadi hasil surveinya yang masih tertinggi,” kata Ono Ke Beach City Internasional Stadium Ancol Jakarta Utara, Sabtu (25/5/2024).

Di Berjuang Di Pemungutan Suara Kepala Daerah Serentak ini, Ono sadar betul partainya belum pernah Berhasil Ke Pemungutan Suara Kepala Daerah Serentak Jabar Dari era Reformasi hingga 2018. Hal itu membuat, PDIP lebih mengusung Kandidat Wakil Gubernur (Cawagub) Ke Pemungutan Suara Kepala Daerah Serentak Jabar.

“Karena Itu kami PDI Perjuangan Akansegera mengincar Ke 02 (Cawagub). Ke posisi wakil gubernurnya. Siapa itu? Ya tentunya partai mempunyai kader-kader yang banyak Ke Jawa Barat, yang tentunya Di ini DPP beserta Skuat yang telah ditugaskan, sudah mulai melakukan pemetaan, siapa kader internal PDIP Ke Jawa Barat yang nanti Akansegera disandingkan Di Kandidat gubernurnya,” katanya.

Ono menegaskan, tidak ada satupun partai Ke Bumi Pasundan yang bisa mengusung Calon Gubernur dan Cawagub Jawa Barat tanpa membangun kerja sama politik. Di sebab itu, pihaknya juga telah melakukan komunikasi Di Parpol lain selain Golkar.

“Masih cair ya, saya lihat Golkar masih cair, Gerindra masih cair, PAN masih cair, PKB masih cair dan semuanya masih cair. Supaya PDI Perjuangan terus melakukan komunikasi, Ke Jawa Barat Di seluruh partai,” kata Ono.

Ono berharap kontestasi Pemungutan Suara Kepala Daerah Serentak serentak tidak terjadi kecurangan secara Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM). Semisal, Pemungutan Suara Kepala Daerah Serentak Serentak 2024 tidak diwarnai penggunaan APBN atau APBD Bagi Kandidat tertentu sampai keberpihakan TNI dan Polri.

“Tentunya ada catatan Bagi kami, pilpres dan pileg kemarin, kami semua sepakat ada beberapa hal yang menjadi catatan bagaimana netralitas TNI-Polri, bagaimana penggunaan APBN, APBD, dan Langkah pemerintah, mudah-mudahan Ke Pemungutan Suara Kepala Daerah Serentak tidak terjadi lagi dan ini menjadi komitmen kita bersama,” pungkasnya.