Bangsa Harus Hadir Pikirkan Teknis Pembiayaan Belajar Tinggi

JAKARTA – Anggota Komisi X Wakil Rakyat RI Bersama Fraksi PKS Fahmy Alaydroes menilai pembahasan Yang Terkait Bersama keluhan melonjaknya biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) harus berpijak Ke ideologi bangsa Indonesia, yakni Pancasila. Ia mengingatkan keberadaan Sila Hingga-5.

“Tentunya kita harus berpijak Ke ideologi bangsa kita yaitu Pancasila. Hingga sila kelima jelas Keadilan Sosial Untuk Seluruh Rakyat Indonesia. Ini harus menjadi pijakan utama ketika kita Merundingkan masalah UKT ini,” tegas Fahmy Di keterangan tertulis yang dikutip, Minggu (26/5/2024).

Selain Pancasila, Fahmy menilai amanat konstitusi juga bisa dijadikan pijakan Di menentukan biaya UKT. Di amanat konstitusi, kata Fahmy, jelas sekali tujuan berbangsa dan bernegara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Lalu kita masuk Ke Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yaitu Undang-Undang tentang Belajar Tinggi. Ke undang-undang tersebut Hingga pasal menimbang, itu jelas disebutkan Di Nilai B bahwa sesungguhnya perguruan tinggi atau Belajar tinggi itu adalah lembaga strategis Di upaya mencerdaskan kehidupan bangsa,” katanya.

Kendati demikian, Fahmy mengatakan, tidak bisa tidak semuanya harus menjadikan Belajar tinggi suatu hal yang sangat krusial dan penting bila bangsa ingin maju, beradab, dan cerdas. Menurutnya, Belajar wajib 12 tahun belum mampu mencerdaskan rakyat.

“Kalau kita hanya berpijak Ke Belajar dasar dan menengah, hanya kewajiban belajar 12 tahun, belum mampu menjadikan bangsa kita cerdas. Lulusan SMP dan SMA ini masih belum bisa mengangkat harkat dan martabat bangsa dan Bangsa kita Hingga mata dunia,” ujarnya.

Bersama Langkah Tersebut, kata Fahmy, pemerintah dan semua pihak harus benar-benar Menyediakan perhatian yang serius Pada Kemungkinan dan kesempatan Untuk semua anak bangsa Sebagai mengenyam Belajar tinggi.

“Kalau semua sudah clear, maka semua hal yang Yang Terkait Bersama Bersama masalah pembiayaan Ke perguruan tinggi, itu garda terdepannya harus Bangsa. Bangsa itu harus mampu memikirkan teknis pembiayaan. Pemerintah tidak boleh berlepas tangan dan tidak boleh menyerahkan semua pembiayaan Ke perguruan tinggi,” pungkasnya.