Hubungan Baik Ulama dan Umara Hasilkan Tata Kelola Pemerintah yang Efektif

JAKARTA – Di peradaban Islam, umara/pemerintah dan ulama Memiliki hubungan erat Lantaran eksistensi salah satunya sangat berpengaruh Di yang lainnya. Kolaborasi ulama dan umara yang adil dan bijaksana, tidak hanya menghasilkan tata kelola pemerintahan yang efektif, Akan Tetapi juga dapat menjadi teladan Untuk rakyat yang mereka pimpin.

Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Prof Syamsul Ma’arif mengatakan, keakraban kaum ulama Bersama unsur pemerintahan Hingga Indonesia, sebenarnya sudah dimulai Di masa perjuangan kemerdekaan. Kala itu, para kiai ikut menyerukan ribuan santrinya Sebagai ikut berjihad mengusir penjajah Di Bumi Pertiwi.

“Hubungan ulama dan umara Hingga indonesia begitu kuat, dan ini sudah berlangsung Sebelum lama. Hal ini bisa tergambar Di seruan Mbah Hasyim Asy’ari Hingga masa perjuangan, yang berbunyi ‘hubbul wathan minal iman’ artinya ‘cinta Negeri atau nasionalisme adalah Pada Di keimanan'” kata Prof Syamsul Hingga Semarang, Rabu (26/6/2024).

Menurutnya, ulama yang Memiliki kedekatan tertentu Bersama pemerintah tidak bisa langsung dijustifikasi sebagai suatu kezaliman. Apalagi jika menelisik akar historis simbiosis keduanya yang sudah tertanam, Malahan Sebelumnya Indonesia dinyatakan merdeka.

Alasan lainnya adalah belum tentu hasil akhir Di kolaborasi keduanya pasti menghasilkan kemudharatan Untuk rakyat Indonesia. Umumnya, kolaborasi yang terjadi justru menghasilkan perundang-undangan dan tata kelola Negeri yang lebih komprehensif Lantaran melibatkan ulama-ulama yang menjadi corong kepentingan Komunitas.

Prof Syamsul yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Koordinasi Upaya Mencegah Kekerasan Politik (FKPT) Jawa Ditengah periode 2022-2025 ini menyebutkan, eksistensi Indonesia sebagai Negeri multikultural turut didukung Bersama para kiai dan ulama yang mampu mengakomodasi berbagai golongan Kearifan Lokal Dunia dan kepercayaan.

“Ulama moderat adalah kalangan yang lebih luwes Di menyikapi perbedaan dan dinamika Indonesia sebagai suatu bangsa. Wajar jika Lalu Di perkembangannya, mereka Memiliki kedekatan tersendiri Bersama Pemerintah Indonesia. Ulama moderat tidak hanya bicara Di koridor hukum agama semata, Akan Tetapi juga bisa menempatkan kaidah agama Di bingkai kenegaraan Indonesia,” kata Prof Syamsul.

Akademisi yang pernah menjabat sebagai Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Kota Semarang ini menilai adanya upaya delegitimasi Di kalangan tertentu Di ulama moderat dan para santri. Walaupun demikian, Prof. Syamsul menganggap bahwa narasi yang menyudutkan ini biasa terjadi Hingga Negeri Kedaulatan Rakyat dan cukup ditanggapi Bersama santai.

“Yang Berhubungan Bersama Bersama adanya upaya delegitimasi ulama moderat, khususnya Di kalangan Nahdlatul Ulama yang Disorot ‘cinta dunia’ Lantaran kedekatannya Bersama Pemerintah, kita cukup tanggapi Bersama santai saja. Bisa Karena Itu ungkapan itu keluar Lantaran rasa cemburu pihak tertentu Di kerja sama yang baik Di ulama dan umara,” ujarnya.

Prof Syamsul berpendapat, mereka yang kini dilirik pemerintah Sebagai menempati posisi strategis Hingga Indonesia bukanlah murni kedekatan personal semata, Akan Tetapi juga Bersama kecakapan pribadi dan karakter yang dapat diandalkan. Lebih Jauh, Bersama diberi wewenang yang lebih luas, kalangan agamis yang moderat juga Disorot bisa Memberi manfaat dan pengaruh positif Bersama lebih luas.

“Menurut saya, justru Berencana Lebihterus baik jika pengelolaan sumber daya dan kepentingan Negeri diserahkan Ke orang-orang yang Memiliki ilmu agama yang mumpuni, daripada diserahkan Hingga orang yang Mutu agamanya Dilindungi, atau Malahan tidak beragama,” imbuhnya.

Walaupun demikian, Prof Syamsul juga tidak menampik bahwa ilmu agama dan kedekatan Bersama Pemerintah tidak bisa dijadikan modal tunggal Sebagai mempromosikan diri seseorang, tanpa dibekali kemampuan pendukung lainnya. Komunitas juga dihimbaunya agar tidak terlalu cepat menilai kapasitas seseorang atau kelompok tanpa mengetahui keseluruhan latar belakangnya.

“Rakyat Indonesia jangan mudah termakan narasi yang bernuansa dikotomis dan memecah belah persatuan bangsa. Kepercayaan Pemerintah Indonesia sebagai penyelenggara Negeri Di ulama nusantara Di pengelolaan hajat hidup orang banyak adalah bukti Di kontribusi nyata kalangan yang moderat Di beragama. Peran ulama dan umara yang berkelindan justru dapat berfungsi sebagai pengingat serta kontrol sosial dan politik Di satu Bersama lainnya,” kata Syamsul Maarif.