Hanya 2 Persen Data PDNS yang Dicadangkan, Menkominfo: Backup Data Sifatnya Opsional

JAKARTA – Di era digital Di mana data menjadi aset sangat berharga, backup data Di data center bukanlah sekadar pilihan, melainkan suatu kewajiban yang harus dipenuhi Di setiap organisasi yang ingin melindungi data dan memastikan kelangsungan bisnisnya.

Sayangnya, hal tersebut tidak dilakukan Di Kominfo. Ini terungkap Setelahnya Kepala Badan Siber dan Sandi Negeri (BSSN) Hinsa Siburian membeberkan hanya ada 2 persen data Di Pusat Data Nasional Sambil (PDNS) 2 yang dicadangkan atau ter-back up Di PDNS Batam.

”Permasalahan utama adalah tata kelola, dan tidak adanya (data) backup,” kata Hinsa Di Pertemuan Dengar Pendapat Komisi I Wakil Rakyat Di BSSN dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Di Jakarta, Kamis (27/6).

Padahal, menurut Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Perlindungan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diperlukan data cadangan yang ada Di Pusat Data Nasional.

Faktanya, Terbaru Disekitar 2 persen data Di PDNS 2 yang dicadangkan Di PDNS Batam.

Menyalahkan Dana

Pembantu Ri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi berdalih, alasan mengapa banyak instansi pemerintah tidak Memperoleh cadangan data Sebab masalah Dana.

“Keputusan ini kembali Ke tenant. Tentng kesulitan melakukan pengadaan infrastruktur backup, alasannya Sebab keterbatasan Dana, atau kesulitan menjelaskan urgensi backup tersebut kepada otoritas keuangan atau auditor,” ungkap Budi.

Padahal, sebenarnya ekosistem PDNS Memperoleh fasilitas backup, baik yang dikelola Telkom maupun Di Lintas Arta.

Fasilitas PDNS Di Surabaya Memperoleh total kapasitas backup sebesar 5709 virtual machine (VM). Tetapi, yang terpakai Di Surabaya hanya 1630 VM atau 28,5 persen Di total kapasitas.

Budi mengatakan, tidak adanya data backup yang dimiliki Di instansi Di PDNS 2 Surabaya tersebut dikarenakan pencadangan data sifatnya opsional dan tidak wajib.

Baca Juga: Setelahnya Terserang Ransomware, Menkominfo Bakal Wajibkan Kementerian/Lembaga Miliki Backup Data

“Kadang-kadang otoritas kita ini suka minta penjelasan yang membaut kementrian dan lembaga Daerah sulit menjelaskan. Dana backupdata ini mesti dikover. Ini yang mesti kita yakinkan Di otoritas dan auditor,” ungkap Budi.

“Kami nanti Berencana buat aturan bahwa nanti backup itu wajib,”ungkapnya.