Satgas PPDB 2024 Dibentuk Libatkan Kejaksaan dan Polri

JAKARTA – Pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penerimaan Peserta Didik Terbaru (PPDB) 2024 Didalam melibatkan unsur Kejaksaan hingga Polri. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy telah melapor kepada Kepala Negara Joko Widodo (Jokowi) Yang Terkait Didalam pembentukan Satgas PPDB.

“Saya Di mengajukan pengusulan agar ada Satgas PPDB yang melibatkan unsur Kejaksaan, Kepolisian, dan dinas-dinas Yang Terkait Didalam mulai tingkat pusat sampai Daerah,” ujar Muhadjir Ke Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (1/7/2024).

Di waktu Didekat Berencana dikeluarkan Keputusan Kepala Negara (Keppres) yang mengatur Satgas PPDB. Adanya Keppres ini khususnya melibatkan unsur Kejaksaan hingga Kepolisian maka Berencana ada instrumen Untuk melakukan penindakan Pelanggar PPDB.

“Sekarang ini belum ada instrumen yang bisa kita gunakan Untuk penindakan Sebab Didalam unsur kejaksaan dan kepolisian belum terlibat, padahal kan jelas-jelas Pelanggar,” katanya.

Dia Merasakan laporan ada ijazah palsu seolah Didalam luar negeri, pindah alamat, hingga menggunakan Kartu Keluarga (KK) palsu yang digunakan Untuk pendaftaran PPDB.

“Kemarin saya lihat misalnya ada ijazah palsu dipakai seolah Didalam luar negeri, lalu pindah alamat, pakai KK palsu, dan seterusnya itu saya kira tidak bisa dibiarkan,” ucapnya.

Muhadjir Merangsang Daerah masing-masing mempelajari Tindak Kejahatan Pelanggar PPDB. “Masing-masing Daerah harus segera mempelajari Tindak Kejahatan Sebelumnya kan ada data historis sebetulnya Tindak Kejahatan PPDB itu. Tidak semua Daerah bermasalah dan Di satu Daerah paling hanya beberapa titik saja yang bermasalah,” ungkapnya.

“Itu mestinya Dari awal harus sudah diantisipasi Agar ada penyelesaian Agar tidak berulang. Kalau kasusnya berulang itu berarti pemerintah Daerah Di ini tidak melakukan perbaikan atas Tindak Kejahatan Sebelumnya,” sambungnya.

(jon)