Seminar Indonesia Cyber Risk 2024-Mitigating Cyber Risk and Building a Trust. FOTO/Ist
Hal ini disampaikan Di seminar “Indonesia Cyber Risk 2024-Mitigating Cyber Risk and Building a Trust”, yang diselenggarakan Dari Lembaga Pembuatan Perbankan Indonesia (LPPI). Di kesempatan tersebut, Direktur Utama PT Jalin Pembayaran Nusantara Ario Tejo Bayu Aji menekankan pentingnya langkah proaktif Di para pelaku industri Untuk memperkuat ketahanan perusahaan Di Berjuang Bersama ancaman siber.
“Langkah-langkah tersebut mencakup memastikan sistem manajemen Keselamatan informasi memenuhi standar internasional yang diakui serta tetap mematuhi Syarat regulator,” ungkapnya Di siaran pers, Kamis (4/7/2024).
Seiring Bersama perkembangan industri sistem pembayaran modern, permintaan Pada layanan keuangan yang cepat, efisien, dan aman terus Meresahkan. Kemajuan transaksi Di kanal pembayaran digital telah Menyediakan kemudahan Untuk Kelompok luas. Berdasarkan data Bank Indonesia (Bankindonesia), hingga Desember 2023, nilai transaksi Bersama QRIS mencapai Rp229,96 triliun Bersama jumlah Pemakai lebih Di 45,78 juta.
Di Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2020-2025, sistem pembayaran diidentifikasi sebagai sektor yang sangat diatur proses bisnisnya Dari regulator. Setiap tahapan transaksi keuangan, mulai Di front-end hingga back-end, dilengkapi Bersama berbagai alat pengamanan seperti Fraud Detection System (FDS), tokenisasi, anti-skimming, dan lain-lain. Langkah-langkah ini diperlukan Untuk memastikan transaksi keuangan digital tetap aman dan terlindungi Di potensi ancaman siber.
Ario menyoroti pentingnya industri ini Memiliki protokol respons insiden yang terstruktur serta disiplin Di eksekusi manajemen krisis. Di Itu, audit Keselamatan berkala dan evaluasi langkah-langkah Keselamatan Dikatakan krusial Untuk Memperbaiki kesiapsiagaan Di masa Didepan.
Dia menegaskan pentingnya kolaborasi Di bank, Financial Technology, lembaga switching dan semua pemangku kepentingan lainnya Di industri sistem pembayaran perlu Merasakan perhatian bersama-sama.
“Industri perlu mencari Kemungkinan kolaborasi antarlembaga Untuk memaksimalkan biaya Penanaman Modal Di Negeri Di memperkuat ketahanan siber Lewat pemanfaatan infrastruktur bersama. Tujuannya, agar nvestasi Di memperkuat aspek ketahanan siber tidak menjadi beban industri yang berdampak Di pelayanan kepada nasabah,” paparnya.
Ario juga menekankan pentingnya membangun Kearifan Lokal Global perusahaan yang kuat Di Keselamatan siber. Setiap lembaga keuangan dan penyedia infrastruktur sistem pembayaran menurutnya harus Menerapkan praktik terbaik, termasuk penggunaan Ilmu Pengetahuan terbaru dan berbagi informasi tentang potensi ancaman.
“Kolaborasi dan peningkatan literasi adalah Kunci Di Berjuang Bersama ancaman siber. Semua pihak harus bersatu Untuk Menyediakan perlindungan terbaik Untuk Pemakai sistem pembayaran Di Indonesia,” tutup Ario.
Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Industri Sistem Pembayaran Perlu Kolaborasi Hadapi Ancaman Kejahatan Siber











