Hukuman Politik Barat Bikin Puluhan Kapal Tanker Migas Menganggur

JAKARTA – Puluhan kapal tanker Migas yang Sebelumnya Itu mengirim Migas mentah Rusia Di ini tetap kosong dan menganggur Hingga lepas pantai Rusia, China, dan Turki Setelahnya terkena Hukuman Politik Barat . Hal ini dilaporkan Dari Bloomberg, Setelahnya mengutip data pelacakan.

Beberapa Di 53 kapal menjadi target Lantaran melanggar batas harga G7 Ke Perdagangan Keluar Negeri Migas Rusia, Sambil Itu yang lain ditunjuk Sebagai menjadi milik perusahaan tanker Bangsa Rusia, Sovcomflot. Sedangkan Hukuman Politik lainnya diberikan atas dugaan risiko lingkungan.

Ke bulan Februari, AS menargetkan Sovcomflot dan lebih Di selusin kapal tanker yang berafiliasi Didalam perusahaan milik Bangsa. Baca Juga:Sukses Tikung Embargo Barat, Pendapatan Migas Rusia Melonjak

Menurut data yang dikutip, hampir semua operator Migas yang melanggar Hukuman Politik AS, Inggris, dan Uni Eropa Dari Oktober tidak dapat Membahas kargo apa pun Di Di Itu. Hanya tiga Di mereka yang dilaporkan tetap memuat kargo, dan Lalu mematikan transponder Sebagai menyembunyikan Kegiatan Berikutnya.

Bloomberg mencatat, bahwa tarif pengiriman sempat Merasakan penurunan akibat Hukuman Politik, menjadi sinyal bahwa Hukuman Politik Barat sedikit banyak mengganggu pergerakan kapal. Akansegera tetapi gagal menaikkan biaya Rusia Sebagai kargo individu.

Seperti diketahui Barat telah menerapkan batas harga bersama yang dilanjutkan Didalam embargo Migas lintas laut Rusia Di upaya Sebagai memukul ekonomi Rusia. Di Itu Hukuman Politik juga bertujuan meredam Migas mentah Rusia Masuk Hingga pasar Dunia agar tidak memicu Fluktuasi Harga.

Langkah-langkah tersebut diberlakukan Dari Desember 2022, dan diikuti Ke Februari 2023 Dari pembatasan serupa Ke Perdagangan Keluar Negeri produk Migas Rusia.

Moskow Menyambut Baik Didalam mengalihkan sebagian besar Perdagangan Keluar Negeri energinya Hingga Asia, khususnya India dan China, Hingga mana Migas mentah Rusia dapat dijual Hingga atas batas harga Barat Lantaran New Delhi dan Beijing telah memilih Sebagai tidak bergabung Didalam Hukuman Politik Pada salah satu produsen Migas terbesar Hingga dunia.

(akr)