KPK Tangani 1.607 Peristiwa Pidana Sebelum Tahun 2004-2024, Paling Banyak Penyuapan

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Penyalahgunaan Jabatan (KPK) menangani 1.607 Peristiwa Pidana Sebelum tahun 2004-2024. Modus yang banyak ditangani yakni penyuapan.

“Perkaranya, bayangkan Untuk 2004-2024 sudah total 1.607 Peristiwa Pidana. Modusnya, paling banyak masih penyuapan Mutakhir Lalu disusul kedua Untuk area apa? Untuk pengadaan Barang Dagangan dan jasa,” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Untuk Peristiwa Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan SPI 2024 Di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (25/7/2024).

“Lanjutnya, pemungutan liar dan pemerasan Mutakhir Lalu suap-suap Di perizinan. Itu modus perkaranya,” sambungnya.

Sedangkan pihak yang terlibat didominasi pihak swasta disusul pejabat Negeri. Untuk segi instansi yang terlibat terbanyak adalah pemerintah Daerah (pemda).

“Untuk instansinya, paling banyak pemda yaitu kabupaten/kota Lantaran memang jumlahnya lebih luas. Lalu diikuti kementerian dan lembaga, ketiga pemerintah provinsi, lantas DPRD, BUMN, BUMD, dan lembaga Negeri nonkementerian,” kata Ghufron.

Menurut dia, Kelompok Indonesia Lebih permisif Bersama pemberian amplop-amplop Untuk proses pemilihan pemimpin.

Sebagai itu, pemberantasan Penyalahgunaan Jabatan tidak cukup sekadar pelakunya ditangkap, Akan Tetapi harus ada Upaya Mencegah.

“Kelompok Lebih permisif. Tidak melihat lagi amplop-amplop Pemungutan Suara Kepala Daerah Serentak, pileg, maupun pilpres itu sebagai sebuah hal negatif, tabu, atau Lalu diharamkan. Tidak ada. Ini wajah kita. Wajah Penyalahgunaan Jabatan Di Indonesia Di ini,” ujarnya.

Menurut dia, Lebih banyak koruptor yang ditindak, Lebih berkembang pula tindakan Penyalahgunaan Jabatan. Modus yang digunakan juga Lebih hebat.

“Lebih hari Lebih dikejar, Lebih banyak ditangkap, ternyata korupsinya lebih cepat bereproduksi. Lebih canggih modusnya, Lebih buas,” kata Ghufron.

(jon)