Muhammadiyah Terima Tawaran Kelola Tambang, Pengamat: Blunder!

JAKARTA – Pengamat UGM Fahmy Radhi mengaku terkejut Di keputusan Muhammadiyah yang Mengungkapkan Akansegera Merasakan tawaran izin kelola pertambangan atau IUP yang telah ditawarkan pemerintah Lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024.

“Saya sebenarnya agak terkejut Di keputusan Muhammadiyah Merasakan (IUP). Lantaran Muhammadiyah biasanya Pada ini kalau Membahas keputusan sangat rasional dan berdasarkan Ke kajian-kajian,” jelasnya ketika dihubungi Sindonews, Kamis (25/7/2024).

Malahan Fahmy menilai keputusan Muhammadiyah Merasakan tawaran itu sebagai suatu hal yang blunder.

“Tapi saya kira keputusannya menurut saya blunder. Kenapa blunder? Lantaran seperti yang saya sampaikan bahwa itu bukan domain Untuk Muhammadiyah,” imbuhnya.

Menurutnya, Muhammadiyah tidak pernah Memperoleh Penghayatan Untuk mengelola Usaha tambang. Sebab, domainnya itu adalah Pembelajaran.

“Kalau mengelola Pembelajaran, Puskesmas itu sudah menjadi domainnya. Tapi Sebagai tambang, itukan belum pernah sama sekali,” tegas Fahmy.

Fahmy pun menyoroti pernyataan Untuk Muhammadiyah yang fokus Pada dampak pengelolaan tambang kepada lingkungan. Pasalnya, Di ini masih banyak perusahaan tambang yang peduli Pada hal itu.

Misalnya saja, lanjut Fahmy, perusahaan batu bara yang tidak melakukan reklamasi lahan tambang. Sebab, biaya reklamasi itu lebih besar daripada keuntungan yang didapat.

“Sebagian besar pengusahan tamabang itu tidak Akansegera melakaukan reklamasi Lantaran biayanya cukup besar. Malahan biaya lebih Untuk keuntungan yang didapat,” ujarnya