Ojol Tak Dapat Beli BBM Bantuan Pemerintah, Mensos Bilang Tunggu Saja

JAKARTA – Pejabat Tingginegara Sosial ( Mensos ) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut wacana ojek online (ojol) tidak dapat Bantuan Pemerintah Bahan Bakar Migas (BBM) masih simulasi. Dia juga menegaskan, bahwa wacana ini belum menjadi keputusan final.

“Itu masih simulasi, semua masih simulasi. Karena Itu itu masih diskusi, masih simulasi belum diputuskan. Karena Itu tunggu aja,” tegas Gus Ipul usai Berpartisipasi Di Hari Penyandang Disabilitas Internasional (HDI) 2024 Di Taman Ismail Marzuki (Regu), Jakarta, Minggu (1/12/2024).

Di Detail, Gus Ipul mengatakan, jika wacana ini telah diputuskan maka Akansegera menjadi pedoman Untuk semua pihak. Akan Tetapi dia memastikan pernyataan Di Pejabat Tingginegara Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang Mengungkapkan ojol tidak termasuk Di kelompok penerima Bantuan Pemerintah BBM Mutakhir simulasi.

“Karena Itu nanti seperti apa tentu keputusan itulah yang Akansegera Karena Itu pedoman kita semua. Karena Itu apa yang disampaikan Pak Pejabat Tingginegara ESDM itu Mutakhir simulasi,” pungkasnya.

Sebelumnya Itu, Pejabat Tingginegara ESDM Bahlil menuturkan, alasan ojek online tidak masuk Di kelompok yang masih boleh membeli BBM Bantuan Pemerintah jenis Pertalite maupun Solar, lantaran kendaraan tersebut digunakan Sebagai kegiatan usaha. Sambil Itu, penyaluran BBM Bantuan Pemerintah ini sejatinya diarahkan Untuk Komunitas yang benar-benar membutuhkan atau kendaraan transportasi publik.

Samping Itu, Bahlil juga menduga bahwa tidak semua pengendara ojol merupakan pemilik asli kendaraan tersebut. Sebab menurutnya, ada sebagian kendaraan roda dua itu yang ternyata dimiliki orang lain dan mempekerjakan si pengendara ojol itu.

Bahlil juga membocorkan ,skema penyaluran BBM Bantuan Pemerintah Akansegera diumumkan Dari Pemimpin Negara Prabowo Subianto. Dijelaskan Bahlil, terdapat dua skema penyaluran BBM Bantuan Pemerintah yaitu blending atau campuran.

Dimana, Bantuan Pemerintah dilakukan Di dua skema yaitu Pemberian Langsung Tunai (Bantuan Pemerintah) dan Bantuan Pemerintah Produk. Menurutnya, langkah ini diambil Sebagai Memperbaiki daya beli Komunitas sekaligus memastikan Bantuan Pemerintah diberikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan.