Penyitaan Lahan Sawit, Pengacara Kalteng Kirim Surat Di Pemimpin Negara Prabowo

JAKARTA – Penyitaan lahan sawit yang dinilai illegal Di Satgas Penertiban Kawasan Hutan kini telah mencapai lebih Di 1 juta hektare mulai Merasakan perhatian khusus Di Komunitas. Pengacara Kota Palangka Raya, Kalimantan Di, Akhmad Taufik secara khusus mengirimkan surat tertulis kepada Pemimpin Negara Prabowo Subianto. Di suratnya, dia secara khusus meminta agar penertiban kawasan hutan tidak melanggar hukum.

Akhmad mengungkapkan, secara hukum tidak ada kawasan hutan Di Kalimantan Di (Kalteng). Sebab, Pada ini, belum pernah dilakukan penetapan kawasan hutan Di Kalteng sebagaimana yang diatur Di Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Jo Pasal 36 Di Undang-Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang.

“Berdasarkan aturan Di atas pengukuhan kawasan hutan harus dilakukan Melewati proses mulai Di tahap penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan, dan Mutakhir terakhir penetapan kawasan hutan,” ujar Akhmad Taufik Di keterangannya, Senin (21/4/2025).

Dia mengungkapkan Yang Terkait Di Syarat Di atas dikaitkan Di fakta Di lapangan, belum terdapat kawasan hutan Di Kalimantan Di yang telah Melewati tahapan-tahapan pengukuhan Kawasan hutan.

“Kesemuanya Mutakhir Di tahapan penunjukan. Di Sebab Itu secara hukum Di Kalimantan Di itu tidak ada kawasan hutan. Lantaran belum Melewati tahapan tahapan sebagaimana diatur Di perundangan,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, jika Surat Pejabat Tingginegara Pertanian No 759/KPTS/Um/l0/l982 tanggal 12 Oktober 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan Di Daerah Provinsi Lokasi Tingkat I Kalimantan Di seluas 15.300.000 hektare diterapkan, hampir seluruh Daerah Kalimantan Di masuk Di kawasan hutan. Sebab, luas Kalimantan Di sendiri adalah Disekitar 15.426.889 hektare.

“Kalau merujuk surat Pejabat Tingginegara Pertanian Di atas, Kalteng itu hutan semua, tidak ada kota, tidak ada desa,” paparnya.

Masalah kawasan hutan tersebut terus menjadi polemik. Di perjalanannya, Di 2010 terjadi kemelut hukum Di pelaksanaannya Di pemerintah Lokasi dan kementerian Kehutanan. Justru, kala itu, Pejabat Tingginegara Kehutanan bersikukuh pemberlakukan Keputusan Pejabat Tingginegara Pertanian No 759/KTPS/UM/ 10/1982 tersebut.

Menyambut Baik sikap Pejabat Tingginegara Kehutanan, sejumlah kepala Lokasi akhirnya melakukan uji materi Di Mahkamah Konstitusi (MK) dan dinyatakan Berhasil.