Upaya Hubungan Luar Negeri Strategis Indonesia Di Berusaha Mengatasi Ancaman Kedaulatan Hingga LCS

Adhe Nuansa Wibisono, Ph.D
Direktur Eksekutif Cakramandala Institute
Alumnus Langkah Studi Perlindungan Internasional – Turkish National Police Academy

Klaim Nine Dash Line China

SALAH satu masalah Perlindungan yang paling serius Hingga Asia Tenggara Di ini adalah konflik klaim teritorial Di China Bersama Negeri-Negeri Organisasiregional Hingga Laut China Selatan. China mengklaim hampir seluruh Daerah Laut China Selatan yang membentang Disekitar 3,3 juta kilometer persegi dan Sebelum 2014 telah membangun pulau-pulau buatan yang dilengkapi Bersama pangkalan militer Hingga Kepulauan Spratly dan Paracel. Setidaknya terdapat enam Negeri yang Memiliki klaim teritorial yang tumpang tindih Hingga perairan tersebut yaitu Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, Indonesia dan Taiwan (Asia Maritime Transparency Initiative, 2021).

Klaim teritorial China Hingga Daerah perairan tersebut pertama kali dinyatakan Ke tahun 1947 Melewati Konsep “11 garis putus-putus” Ke peta yang diterbitkan Dari pemerintahan nasionalis China. Partai Komunis China Setelahnya Itu Memperkenalkan peta tersebut Ke tahun 1949 dan menghapus dua garis Bagi Memberi Semenanjung Tonkin kepada kelompok komunis Vietnam Utara. Dari sebab itu, Eleven Dash Line berubah menjadi Nine Dash Line. Di klaim itu terdapat kepulauan utama termasuk kepulauan Spratly dan Paracel dan termasuk Scarborough Shoal yaitu sekumpulan terumbu karang Hingga Didekat Filipina (Steve Mollman, 2016).

Indonesia, Vietnam dan Filipina keberatan dan menegaskan bahwa klaim China itu tidak Memiliki landasan Ke Konvensi UNCLOS 1982. China telah menandatangani UNCLOS Ke tahun 1996, dimana Negeri-Negeri pesisir Merasakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 200 mil laut Di pantai mereka. Ke zona itu, mereka Memiliki hak Penjelajahan tunggal atas sumber daya alam dan Negeri lain Memiliki kebebasan navigasi dan penerbangan. Perairan Di jarak 12 mil laut adalah perairan teritorial dimana Negeri-Negeri Memiliki kedaulatan penuh. ZEE juga berlaku Bagi perairan Hingga Disekitar pulau, Dari Sebab Itu siapapun yang bisa mengontrol Kepulauan Spratly dan Paracel juga Berencana Merasakan Daerah perairannya. Klaim Nine Dash Line China tidak hanya mencakup kepulauan strategis Hingga Daerah tersebut tetapi juga tumpang tindih Bersama ZEE beberapa Negeri Organisasiregional (UNCLOS,1982).

Ke sisi lainnya, laporan Di Pentagon AS menyebutkan bahwa China Memiliki angkatan laut terbesar Hingga dunia Bersama total kekuatan tempur Disekitar 350 kapal Pertempuran dan kapal selam, dibandingkan Bersama 293 kapal Pertempuran AS. Laporan itu juga menyebutkan adanya pembangunan lapangan terbang dan hanggar Hingga Kepulauan Spratly yang memperluas Daerah operasi penerbangan militer China hingga mencapai Samudera Hindia. Hingga Di Itu pangkalan militer China Hingga Kepulauan Spratly seperti Subi Reef, Fiery Cross Reef, Mischief Reef dan Cuarteron Reef Memiliki sistem rudal anti-pesawat dan anti-kapal (Office of the Secretary of Defense, 2020).

Upaya Hubungan Luar Negeri Indonesia Hingga Natuna

Laut China Selatan berada Di Situasi status quo yang ada Di Daerah perairan internasional. Tetapi China terus melakukan upaya okupasi yang efektif Bersama mengirimkan Angkatan Laut dan coastguard-nya yang melewati Daerah Indonesia. Salah satu bentuk Hubungan Luar Negeri strategis dan jangka panjang yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah upaya penamaan Laut Natuna Utara, yang Merasakan tentangan Di China. Langkah berikutnya adalah membuat Konsep strategi Defender Hingga Pulau Natuna dimana pangkalan militer terluar ditempatkan disana (Yusliandi Ginting, 2023).

Pemerintah Indonesia juga sudah menjadikan Natuna masuk Langkah prioritas nasional Di Ide Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN) hingga tahun 2035. Langkah tersebut sudah mencakup turunan Langkah Defender, ekonomi dan politik Bagi Pembuatan Natuna. TNI juga sudah membentuk Komando Gabungan Daerah Defender (KOGABWILHAN) dimana Daerah Barat panglimanya adalah Angkatan Laut dan berpusat Hingga Natuna, Daerah Di dipimpin Angkatan Udara berpusat Hingga Tarakan dan Daerah Timur dipimpin Angkatan Darat dan berpusat Hingga Papua (Richo Satria Hutama, 2023).

Pemerintah juga Menyusun Natuna Bersama Konsep seperti Hawaii yaitu pangkalan militer yang berbasiskan Angkatan Laut dan juga menjadi status Internasional geopark UNESCO Bagi natural border. Di sisi Hubungan Luar Negeri, Bersama adanya pengakuan UNESCO maka ada pengakuan dunia internasional bahwa kawasan Natuna adalah milik Indonesia. Hingga Di Itu juga dilakukan upaya modernisasi militer Hingga Natuna Di memenuhi Minimum Essential Forces (MEF) seperti pembangunan barak-barak Bagi batalyon komposit dan pembangunan pelabuhan Hingga Selat Lampa (Badan Nasional Pengelola Perbatasan, 2019).