loading…
Wakil Pemimpin Negara Gibran Rakabuming Raka. Foto/Danandaya Aria Putra
Sudding berkata, Putusan Mahkamah Agung (MA) No 742 K/TUN/2026 telah Mengungkapkan Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah SMA Gibran tidak sah dan batal Untuk hukum. Apalagi, kata dia, putusan itu telah berkekuatan hukum tetap.
“Agar keputusan itu harus ditaati, ditaati apakah secara sukarela atau dieksekusi Bersama cara pemberhentian Saudara Gibran selaku Wapres, Sebab sudah tidak memenuhi lagi syarat selaku Wapres sebagaimana diamanatkan Untuk Pasal 7A Konstitusi UUD 45,” kata Sudding Pada dihubungi, Rabu (11/11/2026).
Baca Juga: Kabakom Bantah Gibran Soal Prabowo Sarankan Fight Ke PTUN
Sudding menegaskan, seluruh warga Bangsa Memiliki yang sama Ke mata hukum. Sebagai itu, ia berkata, seluruh warga Bangsa harus patuh Pada putusan MA atau MK.
Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Fraksi PAN Tegaskan Tak Ada Jalur Hukum Lagi Untuk Gibran: Pilihannya Mundur atau Diberhentikan











