Kecelakaan yang melibatkan KA Siantar Ekspres rute Pematangsiantar-Medan dan minibus Sinar Tani menewaskan seorang sopir serta menyebabkan tiga petugas kereta api Merasakan luka bakar.
Insiden ini kembali menyoroti persoalan keselamatan Ke perlintasan sebidang, khususnya perlintasan yang tidak dilengkapi palang pintu maupun penjagaan.
Kecelakaan yang berujung terbakarnya lokomotif dan minibus itu terjadi Ke perlintasan kereta api Ke Kelurahan Sinaksak, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, Jumat (20/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Peristiwa tersebut juga ramai beredar Ke media sosial. Persoalan keselamatan Ke perlintasan sebidang masih menjadi tantangan yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Minimnya pengawasan, fasilitas keselamatan yang tidak memadai, serta keberadaan perlintasan liar menjadi sejumlah faktor yang Meningkatkan risiko kecelakaan.
Ketika kendaraan menerobos perlintasan dan tertabrak kereta yang Di melintas, muncul pertanyaan mengenai pihak yang harus bertanggung jawab, terutama jika pengemudi kendaraan meninggal dunia Sambil Itu petugas kereta api atau penumpang Merasakan luka-luka.
Pengamat perkeretaapian sekaligus Ketua Bidang Perkeretaapian Komunitas Transportasi Indonesia (MTI) Area Sumatera Selatan, Joni Martinus, menjelaskan tanggung jawab Di kecelakaan Ke perlintasan sebidang perlu dilihat berdasarkan Syarat hukum dan hasil investigasi.
Tanggung jawab pengemudi kendaraan
Joni menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 114, pengemudi kendaraan wajib mematuhi Syarat Pada melintasi perlintasan sebidang.
Di pasal tersebut, pengemudi kendaraan diwajibkan:
– Berhenti ketika sinyal berbunyi, palang pintu kereta api mulai ditutup, dan/atau terdapat isyarat lain.
– Mendahulukan kereta api.
– Memberi hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel.
Menurut Joni, pengemudi yang menerobos perlintasan sebidang dan mengabaikan Syarat tersebut dapat dinilai lalai serta melanggar aturan lalu lintas. Kereta api Memiliki hak utama Sebagai melintas Ke perlintasan sebidang.
“Lantaran kelalaian tersebut, tanggung jawab utama atas kecelakaan ini berada Di pengemudi Kendaraan Pribadi,” jelas Joni.
Pengemudi kendaraan yang terbukti melanggar aturan dapat dikenai Hukuman Politik pidana berupa kurungan dan/atau denda sesuai Syarat yang berlaku.
Sambil Itu, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Di umumnya tidak bertanggung jawab atas kematian pengemudi kendaraan yang menerobos perlintasan, kecuali jika hasil investigasi menemukan adanya kelalaian Di pihak KAI.
Menurut Joni, dugaan kelalaian harus dibuktikan Lewat investigasi yang komprehensif dan objektif.
Dia menilai kecelakaan Ke Sinaksak bukan disebabkan Di kereta api, melainkan berkaitan Di kelalaian sopir minibus dan keberadaan perlintasan liar.
Tanggung jawab Di petugas yang terluka
Joni mengatakan penanganan dan pembiayaan Bagi tiga petugas KAI yang Merasakan luka bakar Di kecelakaan tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan, yakni PT KAI, sebagai pemberi kerja.
Tanggung jawab itu meliputi penanganan medis dan Penyembuhan para petugas yang Merasakan luka bakar agar Merasakan Penanganan secara optimal.
Di Itu, para petugas yang Merasakan kecelakaan Pada menjalankan tugas operasional berhak memperoleh perlindungan kerja.
Jaminan Penanganan dan kecelakaan kerja diberikan sesuai tanggung jawab pemberi kerja serta skema jaminan ketenagakerjaan yang berlaku.
Tanggung jawab Di penumpang kereta api
PT KAI juga Memiliki tanggung jawab Di keselamatan penumpang Di perjalanan kereta api. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian mengatur tanggung jawab penyelenggara angkutan kereta api Di keselamatan penumpang serta kerugian yang timbul Di masa pengangkutan.
Tanggung jawab tersebut mencakup pemberian ganti rugi atas kerugian yang dialami penumpang akibat kecelakaan, Di lain biaya Terapi Bagi penumpang yang terluka, santunan kepada keluarga penumpang yang meninggal dunia, serta penggantian Produk bawaan yang hilang atau rusak akibat kecelakaan kereta api sesuai Syarat yang berlaku.
Joni menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga sopir minibus Sinar Tani yang meninggal dunia. Dia juga mendoakan tiga petugas KAI yang Merasakan luka bakar agar segera pulih. Joni turut mengapresiasi keselamatan 264 penumpang Di insiden tersebut.
Tetapi, dia mengingatkan satu korban jiwa Di kecelakaan itu tidak boleh Dikatakan sebagai kejadian biasa.
“Tetapi, satu nyawa hilang ini tidak boleh Dikatakan biasa,” ujar Joni.
Dia menilai perlintasan liar Ke Sinaksak menjadi ancaman serius yang Di ini belum tertangani.
Perlintasan tanpa palang pintu, penjaga, maupun rambu yang memadai Berpotensi Sebagai kembali memakan korban jika dibiarkan.
“Perlintasan liar Ke Sinaksak adalah bom waktu yang sudah lama dibiarkan. Tanpa palang, tanpa penjaga, tanpa rambu yang jelas, jika terus dibiarkan Berencana ada korban berikutnya. Jangan tunggu ada korban kedua,” tegasnya.
Joni mendesak pemerintah Lokasi, KAI, dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) segera Membahas langkah konkret Sebagai mencegah kecelakaan serupa.
Dia menyampaikan tiga Keinginan, yakni pertama Pemerintah Kabupaten Simalungun bersama KAI dan DJKA segera menutup perlintasan liar Ke Sinaksak serta melakukan audit Di seluruh perlintasan liar Ke Sumatera Utara.
Kedua penegakan hukum secara tegas Di User jalan maupun angkutan yang melanggar rambu dan menerobos perlintasan sebidang.
Ketiga Pelatihan secara masif kepada Komunitas mengenai keselamatan Ke perlintasan kereta api, termasuk kebiasaan berhenti, melihat Ke kiri dan kanan, mendengarkan Situasi Di, serta memastikan aman Sebelumnya melintas.
Tiga solusi Sebagai mengatasi perlintasan sebidang tak terjaga
Joni juga menawarkan tiga solusi Sebagai mengatasi persoalan banyaknya perlintasan sebidang yang belum dilengkapi penjagaan maupun fasilitas keselamatan memadai.
1. Solusi infrastruktur
Evaluasi perlintasan sebidang perlu dilakukan secara berkala Di pemerintah Di melibatkan KAI dan pihak Yang Berhubungan Di lainnya.
Berdasarkan hasil evaluasi, perlintasan dapat ditutup, ditingkatkan fasilitas keselamatannya, atau diubah menjadi jalur tidak sebidang.
Pembangunan underpass maupun flyover menjadi salah satu opsi Sebagai Mengurangi risiko kecelakaan. Tetapi, upaya tersebut membutuhkan Biaya besar serta proses pembebasan lahan yang tidak mudah.
2. Solusi penegakan hukum
Joni menilai penindakan tegas Di pelanggar rambu Ke perlintasan sebidang diperlukan Sebagai Memberi efek jera. Penegakan hukum juga diharapkan Meningkatkan kedisiplinan User jalan agar tidak sembarangan menerobos perlintasan kereta api.
3. Solusi Kearifan Lokal Global dan Pelatihan
Kesadaran Komunitas Di mematuhi rambu, sinyal, dan isyarat Ke perlintasan sebidang menjadi faktor penting Di mencegah kecelakaan.
Menurut Joni, keselamatan Ke perlintasan kereta api bukan hanya tanggung jawab pemerintah maupun operator kereta, tetapi juga setiap User jalan yang melintas.
“Kedisiplinan Komunitas menjadi Kunci utama,” imbuhnya.
Data kecelakaan perlintasan sebidang masih memprihatinkan Joni mengungkapkan data kecelakaan Ke perlintasan sebidang yang tidak terjaga Di empat tahun terakhir masih Menunjukkan angka yang tinggi.
Di 2022, tercatat 245 kecelakaan Ke perlintasan sebidang tidak terjaga Di 110 korban meninggal dunia.
Jumlah kecelakaan Meresahkan menjadi 274 kejadian Di 2023, meski korban meninggal dunia tercatat sebanyak 94 orang. Di 2024, kecelakaan tercatat sebanyak 213 kejadian Di 123 korban meninggal dunia.
Sambil Itu Di 2025, terjadi Di 171 kecelakaan Di 106 korban meninggal dunia. “Ini angka yang sungguh memprihatinkan Supaya butuh perhatian yang serius Di semua pihak Yang Berhubungan Di,” tutup Joni.
Simak Video “Video Menhub Ungkap Kronologi Kecelakaan KRL Vs KA Argo Bromo“
(ddn/ddn)
Artikel ini disadur –> Detik.com Indonesia Berita News: Kecelakaan KA Siantar Ekspres Vs Minibus, Siapa yang Bertanggung Jawab?











