Bali “Dijajah” Turis Foreign, Warlok Tak Boleh Karena Itu Penonton!

Wisata Internasional Bali dinilai Lagi tak baik-baik saja, Justru ada yang menyebut Pulau Dewata dijajah turis Foreign. Warga lokal diminta Untuk tidak hanya menjadi penonton.

Penilaian pengelolaan Wisata Internasional Bali amburadul itu disuarakan Bersama Mantan Kepala Negara RI Megawati SUkarno Putri. Dia menyebut kafe dan tempat Tempat Hiburan Di Bali menjadi sarang peredaran Psikotropika.

Di Di Itu, muncul “New Moscow” Di peta yang lokasi wilayahnya adalah Canggu. Wanda Ponika, pendiri Wanda House of Jewels, Lewat salah satu unggahannya Di media sosial, Justru menyebut Bali dijajah turis Foreign Sebab banyak WNA yang memulai Usaha dan bekerja Bersama visa turis.

Ungkapan Bali yang kini “dijajah” Bersama WNA ditanggapi Bersama pemerhati Wisata Internasional sekaligus Guru Besar Wisata Internasional Universitas Udayana, Prof. Dr. Drs. I Putu Anom, M.Par. Dia menyebut, penjajahan ini bermakna bahwa perekonomian warlok sudah mulai “direbut’ Bersama WNA yang mulai berbisnis Di Bali.

“Orang Foreign atau WNA ini kan wisatawan dan tidak boleh bekerja atau berbisnis Di Area tujuan wisata. Karena Itu dijajah ini bermakna ekonomi lokal kita sudah mulai diambil,” kata dia.

Menurut Anom, kini WNA sudah mulai merambah beberapa usaha Di Area wisata, seperti penyewaan sepeda Kendaraan Bermotor Roda Dua dan membangun properti. Dia menyebut, permasalahan ini bermula Bersama kurang ketatnya pengawasan Bersama pihak berwenang Pada perilaku wisatawan.

“Pengawasan Bersama pemerintah kurang ketat, baik Bersama provinsi hingga Ke desa adat. Terkadang ada oknum warlok yang mau bekerja sama Bersama WNA, Karena Itu WNA bisa berbisnis Di Bali. Mulai ada yang menyewakan Kendaraan Bermotor Roda Dua dan membangun properti, Karena Itu itu wajib diawasi,” tutur dia.

Merespons kekhawatiran warga Bali, Anom menjelaskan solusi Bersama “penjajahan ekonomi” ini terletak Di tangan pemerintah dan warlok Bali. Pemerintah harus tegas dan warlok tak boleh Karena Itu penonton Di Area sendiri.

“Pemerintah baik Bersama provinsi hingga pemerintah desa harus tegas. Masalah perizinan dan masa tinggal wisatawan juga harus diperketat. Agar tak ada wisatawan yang berbisnis dan overstay Di Bali,” ujar Anom.

“Warga Bali juga wajib waspada dan harus mulai sadar bahwa perekonomian perlahan mulai diambil alih. Sebagai orang lokal kita harus memperjuangkan perekonomian Bali dan jangan sampai Karena Itu penonton Di Area kita,” dia menambahkan.