Pejabat Tingginegara ESDM Arifin Tasrif buka suara mengenai adanya organisasi Komunitas atau ormas keagamaan yang Berkata tidak Akansegera mengajukan izin kelola tambang. Foto/Dok
Malahan, pemerintah juga tak menutup kemungkinan Sebagai melakukan pelelangan lahan tambang yang bersangkutan Sebagai dikelola pihak swasta.
“Ya, kembali kepada Bangsa, kita berlakukan sebagaimana aturan yang ada, bisa lelang, gitu,” jelas Pejabat Tingginegara ESDM Arifin ketika ditemui Ke Direktorat Jenderal Energi dan Gas (Ditjen Migas), Jakarta, Jumat (7/6/2024).
Diakuinya, pemberian izin kepada ormas keagamaan Sebagai mengelola tambang sejatinya merupakan upaya pemerintah Di memberdayakan ormas keagamaan agar Memiliki kontribusi besar Di Pembuatan ekonomi umat.
“Karena Itu memang ini kan upaya pemerintah Sebagai bisa Memberi kesempatan kepada yang Pada ini itu adalah ormas-omas keagamaan yang memang nonprofit ya. Mereka ada sumber Sebagai bisa mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan itu banyak, ibadah, Pembelajaran, masalah Kesejajaran, ini dan itu hanya diberikan Sebagai 6 saja,” paparnya.
Sebagaimana diberitakan Sebelumnya, ormas keagamaan Memberi respons beragam soal tawaran pengelolaan tambang Di pemerintah. Salah satunya seperti Muhammadiyah yang menyebutkan jika mereka belum Merundingkan soal izin kelola tambang.
Sambil Pejabat Tingginegara Penanaman Modal Asing/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan ormas keagamaan pertama yang Memperoleh konsesi tambang Di pemerintah adalah Nahdlatul Ulama (NU).
Berikutnya ada konferensi Waligereja Indonesia (KWI) yang menolak tawaran pemerintah Sebagai mengelola pertambangan Bagi ormas keagamaan. Alasan penolakan ini didasarkan Ke prinsip kehati-hatian dan komitmen KWI.
KWI menjunjung tinggi harkat martabat manusia, keadilan, solidaritas, subsidiaritas, Keadaan bersama, dan kelestarian alam semesta.
Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Ada Ormas Keagamaan Tolak Tawaran Kelola Tambang, Pejabat Tingginegara ESDM Bilang Begini
