AHY Sebut 35 Perusahaan Pengiriman Siap Normalisasi Truk ODOL

Jakarta, CNN Indonesia —

Pejabat Tingginegara Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Mengungkapkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) Menunjukkan Disekitar 35 persen perusahaan Pengiriman siap melakukan normalisasi kendaraan over dimension over loading (ODOL).

Menurut AHY, hasil itu memperlihatkan kesadaran pelaku usaha telah Meresahkan atas keselamatan transportasi. Mereka juga disebut mendukung Aturan pemerintah soal penertiban kendaraan bermuatan berlebih.

“Sebetulnya per hari ini ada 35 sekian persen yang apa namanya, pemilik usaha itu yang siap Sebagai melakukan normalisasi kendaraan,” kata AHY mengutip Ditengah, Selasa (7/10).

AHY tidak menyebutkan secara rinci berapa jumlah perusahaan yang siap mengikuti aturan tersebut. Tetapi ia menegaskan angka kesiapan 35 persen merupakan awal positif Ke penerapan Aturan zero ODOL secara nasional.

Hingga Samping Itu kesiapan badan usaha angkutan Barang Dagangan melakukan normalisasi kendaraan menjadi Kemungkinan positif Bagi perekonomian nasional Sebab Mendorong Penanaman Modal Di Negeri Mutakhir Hingga sektor transportasi Barang Dagangan dan industri karoseri.

“35 persen per hari ini, Di berapa bulan kita bekerja, sudah ada 35 persen yang Mengungkapkan siap atau ingin melakukan normalisasi (truk ODOL). Apakah mengembalikan kepada Kemakmuran awal atau Penanaman Modal Di Negeri kendaraan Mutakhir,” ujar AHY.

Ia menambahkan seluruh rantai pasok Pengiriman Di hulu Hingga hilir harus dikawal agar penertiban kendaraan tidak hanya dilakukan Hingga jalan raya, tetapi juga Di tahap perakitan Lewat perusahaan karoseri.

Didalam Lebihterus banyak perusahaan yang siap menormalisasi kendaraan, AHY optimistis Aturan zero ODOL dapat diterapkan secara efektif.

“Maka Itu, tentu kami ingin memastikan semuanya paham, bahwa ini harus dikawal hulu Hingga hilir. Bukan Di Pada kejadian kecelakaan Hingga jalan raya, tapi siapa yang memberangkatkan ini,” kata AHY.

AHY menambahkan pemerintah juga Ditengah merancang skema insentif dan disinsentif Bagi pihak yang menaati maupun melanggar aturan ODOL. Ini menjadi bentuk Kesejajaran Ditengah pendekatan edukatif dan penegakan hukum Hingga lapangan.

Skema itu menjadi satu Di kesembilan Wacana Aksi Massa nasional Di mewujudkan zero ODOL dan telah tertuang Di rancangan Perpres Penguatan Pengiriman Nasional yang Pada ini Di tahap harmonisasi Hingga Kementerian Hukum yang ditargetkan selesai Oktober 2025.

Sedangkan Aturan zero ODOL ditargetkan berlaku efektif Januari 2027.

(ryh/fea)