Baleg Sepakati RUU Penyelenggaraan Haji dan Umrah Karena Itu Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat

JAKARTA – Badan Legislasi ( Baleg ) Dewan Perwakilan Rakyat RI menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menjadi usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat. Kesepakatakan diambil Sesudah Baleg Dewan Perwakilan Rakyat RI Mengadakan Diskusi pleno harmonisasi, Selasa (8/7/2025).

Wakil Ketua Baleg Dewan Perwakilan Rakyat RI Iman Sukri menyampaikan, pihaknya telah sepakat agar menjadikan Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi lembaga setingkat kementerian.

“Menyisipkan satu pasal Di Di Pasal 1 dan Pasal 2, Pasal 1A, yang mengatur mengenai definisi Badan Penyelenggara Haji dan Umrah, yang Berikutnya disebut badan adalah lembaga pemerintah setingkat Pembantu Pemimpin Negara yang bertugas Mengadakan urusan pemerintahan Di bidang haji dan umrah. Dan definisi hari, yaitu hari kerja yang ditetapkan Bersama pemerintah,” kata Iman Pada membacakan laporan harmonisasi.

Baca Juga: Muhammadiyah Dukung BP Haji Selenggarakan Haji Lebih Baik

Di laporan harmonisasi, Baleg Dewan Perwakilan Rakyat RI juga memasukkan pembagian visa haji Indonesia menjadi visa kuota dan visa haji nonkuota. Hal ini disebut Sebagai Memberi kepastian hukum.