Bangun Kawasan Perbatasan Negeri Karena Itu Tugas Besar

JAKARTA – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) kembali Melakukan Pertemuan Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negeri Tahun 2020-2024 Ke The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (6/6/2024). Kegiatan dihadiri Menko Polhukam Hadi Tjahjanto selaku Ketua Pengarah BNPP dan Pembantu Kepala Negara Di Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang juga Kepala BNPP.

Tito menegaskan Pembaruan kawasan perbatasan merupakan tugas yang sangat besar. Kegiatan ini Menimbang apa yang sudah dikerjakan BNPP Ke tahun 2020-2024 Sesudah Itu merencanakan apa yang Akansegera dikerjakan BNPP periode 2025-2029.

Sesuai visi dan misi Kepala Negara Joko Widodo (Jokowi) tentang “Membangun Indonesia Di Pinggiran”, BNPP berkomitmen Di Menyusun kawasan perbatasan Melewati pembangunan Pos Lintas Batas Negeri (PLBN)

“Ini sudah dilaksanakan ada 15 PLBN yang dibangun dan membanggakan kita. Sebanyak 8 PLBN sudah beroperasional penuh dan diresmikan, tinggal 7 PLBN yang belum diresmikan Di 5 PLBN Ke antaranya sudah beroperasional serta 2 PLBN lagi Di tahap pembangunan,” kata Tito.

Hal ini berdasarkan Inpres 6 Tahun 2015 yang dilanjutkan Di Inpres 1 Tahun 2019, yang diterbitkan Dari Kepala Negara Jokowi mengenai percepatan pembangunan PLBN.

Menurut dia, aspek pembangunan kawasan perbatasan menjadi tugas besar dikarenakan Negeri Indonesia menjadi salah satu Negeri kepulauan terbesar Ke dunia yang juga Memperoleh garis pantai nomor 2 terpanjang Ke dunia Sesudah Kanada.

Dia berharap Di target pemerataan pembangunan ini Akansegera menjadikan buffer zone Di Lokasi kawasan perbatasan. Hal ini Akansegera menjadikan Lokasi perbatasan menjadi Lebih kuat secara ekonomi.

Melewati Rakordal Pengelolaan Perbatasan Negeri Tahun 2020-2024 mampu memperkuat komitmen bersama mewujudkan perbatasan Negeri sebagai halaman Di dan beranda Negeri. Hal ini Akansegera memperkuat penguatan kedaulatan dan keutuhan Daerah Negeri serta peningkatan Keadaan Komunitas Ke kawasan perbatasan.

Di kiprahnya membangun kawasan perbatasan tidak terlepas Di kewenangan dan peran pemerintah Lokasi baik gubernur maupun bupati/wali kota.

Menurut dia, pembangunan kawasan perbatasan perlu diperkuat Di Keputusan Lokasi Di rangka mengharmonisasikan dan mensinergikan Inisiatif/kegiatan Lokasi.

“Sehubungan Di hal ini, saya meminta kepada seluruh gubernur dan bupati/wali kota sebagai anggota BNPP Menyediakan perhatian secara khusus dan serius Untuk penguatan kelembagaan yang mengawal perbatasan Ke Lokasi. Sesudah Itu, Menyediakan sebagian Dana daerahnya Di kerangka percepatan membangun kawasan perbatasan yang lebih baik, berkembang, dan maju yang menggambarkan kebanggaan wajah bangsa Indonesia,” ungkap Tito.

(jon)