Bantuan Kemensos Butuh Reformasi Data yang Berani dan Sistemik

^{Bendahara Umum Pimpinan Pusat Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU), Entrepreneur Bidang Ilmu Pengetahuan Informasi dan Praktisi Keselamatan Siber}

Pemerintah Indonesia Di melakukan upaya besar Sebagai memperkuat perlindungan sosial. Untuk APBN 2024, pemerintah Membagikan Rp493,5 triliun Sebagai fungsi perlindungan sosial—salah satu porsi terbesar Untuk struktur belanja Negeri (Kemenkeu, 2024).

Alokasi ini melanjutkan Gaya peningkatan signifikan Dari Penyebara Nmassal, ketika perlindungan sosial diperkuat Sebagai menjaga daya beli Komunitas rentan. Di Itu, pemutakhiran data Bantuan Kemensos Hingga tingkat nasional terus dilakukan.

Kemensos bersama BPS melaporkan bahwa 18,7 juta keluarga penerima manfaat (KPM) telah diverifikasi ulang Untuk proses validasi terbaru, dan 16,8 juta Hingga antaranya telah Melewati verifikasi final (Kemensos–BPS, 2024).

Upaya integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal serta Transformasi Digital sebagian skema penyaluran juga Menunjukkan langkah modernisasi yang perlu diapresiasi.

Meski demikian, Standar data masih menjadi persoalan mendasar. Hasil verifikasi ulang Kemensos Menunjukkan masih adanya penerima yang perlu diperbaiki datanya, mulai Untuk identitas yang tidak valid hingga penerima ganda, Sambil BPS mencatat adanya Daerah yang belum optimal memperbarui data Kemiskinan Global dan Kesejaganan.

Situasi ini memperlihatkan keberadaan inclusion error—mereka yang tidak layak Tetapi tercatat sebagai penerima—serta exclusion error, yakni keluarga miskin yang belum masuk daftar.

Ketidak-seimbangan ini membuat akurasi data menjadi tantangan utama. Tanpa mekanisme koreksi yang lebih terbuka dan sistem verifikasi yang merata, Langkah Bantuan Kemensos tetap rentan Pada salah sasaran, politisasi, dan risiko penyalahgunaan.

Kemauan Politik yang Menggerakkan Sistem

Pemerintah Indonesia telah Menunjukkan komitmen kuat Sebagai memperbaiki tata kelola Dukungan sosial. Integrasi Data Terpadu Kesejaganan Sosial (DTKS) Bersama data kependudukan Dukcapil memperkuat proses verifikasi identitas penerima. Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal juga membuka ruang Sebagai Memangkas potensi duplikasi penerima Dukungan.

Hingga sisi lain, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Melewati portal InfoPublik menegaskan bahwa Identitas Kependudukan Digital (IKD) memungkinkan warga menggunakan login tunggal Sebagai mengakses berbagai layanan publik, termasuk Bantuan Kemensos. Dukcapil juga melaporkan bahwa lebih Untuk 200 juta penduduk Indonesia telah melakukan perekaman biometrik KTP-el.