Beban Kemenag Dinilai Terlalu Berat, Ketua Banggar Dewan Perwakilan Rakyat Usul Pembentukan Kementerian Haji

JAKARTA – Ketua Badan Dana (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat, Said Abdullah mengusulkan agar dibentuk kementerian khusus haji . Menurutnya, beban kementerian agama (Kemenag) sudah terlalu berat.

Usulan ini disampaikan Said menyusul adanya Wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2024. Said mengatakan, evaluasi itu harus dilakukan secara substanstif dan tidak hanya bersifat parsial. Ia melihat beban atau tupoksi Kemenag sudah sangat berat. Beban itu, Malahan melingkupi semua aspek kehidupan manusia, mulai Di persoalan Belajar agama, baik itu Bimas Islam, Kristen Katolik, Hindu, hingga Konghucu.

“Di Pada yang sama, Di Kemenag juga menangani bab sedekah, wakaf, dan ada juga haji tiap tahun yang bebannya sangat berat. Itu pun lahir sesuai Undang-Undang ada kewajiban ada direktorat yang menangani sertifikasi halal,” kata Said dikutip Di laman resmi Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (18/6/2024).

Mantan anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat itu menambahkan, beban yang berat dan banyak itu menyebabkan kinerha Kemenag Di kaitan haji seakan berjalan Di tempat. Di Pada yang sama, relasi Di Kemenag Didalam Badan Pengelola Keuangan Haji(BPKH) juga kurang Memiliki chemistry yang baik.

“Lantaran itu, menurut saya agar ini mulus Hingga Didepan urusan haji, jadikan kementerian sendiri yang itu langsung nyambung Di BPKH sebagai pengelola keuangan haji sekaligus Didalam Kementerian Haji. Nah Di Kementerian Haji juga ada tentu Di Kemenag yang Di ini dikelola, khusus juga Di Kemenag ada pengelolaan yaitu Dana Abadi Umat,” ujarnya.

Legislator PDIP itu beranggapan, Didalam adanya kementerian khusus tersebut, membuat tata kelola haji diharapkan lebih efektif, efisien, Malahan langsung bisa telat sasaran, Lantaran mengupayakan perbaikan Di hulu hingga hilir, Di mulai jemaah belum berangkat, hingga pulang kembali Hingga Tanah Air.

Jika beban haji yang sangat berat ini terus ditangani Didalam Kemenag, Said meyakini tidak Berencana ada perubahan fundamental. Sebab, ruang kendali seorang Pembantu Presiden Pembantu Presiden Agama menjadi terlalu luas dan lebar. Padahal, urusan Kemenag tidak hanya soal haji, yang terpenting adalah pembangunan Belajar keagamaan termasuk Menyoroti persoalan aktual.

“Sehebat-hebatnya seorang Pembantu Presiden Pembantu Presiden yang rantainya begitu panjang, itu Berencana berat melakukan pengawasan. Saya yakin kalau haji dipisah Di Kemenag, Kemenag Berencana lebih fokus Di Topik-Topik keagamaan aktual, Di Pada yang sama Kementerian Haji juga Berencana fokus persoalan yang Di ini haji,” tuturnya.

Ia berharap, Prabowo Subianto sebagai Kepala Negara terpilih 2024-2029 dapat Merencanakan usulan ini. Menurutnya, persoalan haji ini berkaitan Didalam Kesejaganan umat dan kemampuan Kemenag menangani persoalan haji.

“Ini Pada Di sumbangsih pemikiran kepada Kepala Negara terpili. Saya hanya usulkan, Di sekian banyak (tupoksi) itu Kemenag nampaknya perlu dipisah Di Kementerian Haji,” katanya.