BKSAP Dorong Task Force Ke Forum AIPA Dibentuk Untuk Resolusi Keamanan Dunia Myanmar

JAKARTA – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Legislatif (BKSAP) Lembaga Legis Latif Putu Supadma Rudana Merangsang satuan tugas atau task force Ke Forum Asosiasinegara-Negaraasiatenggara Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) dibentuk Untuk resolusi Keamanan Dunia Myanmar. Legislator asal Bali ini Berpartisipasi Di Forum AIPA Caucus Ke Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam.

Putu mengungkapkan, ada beberapa hal yang dibahas, salah satunya resolusi tentang Myanmar. “AIPA Caucus Merundingkan berbagai hal, Ke mana tahun lalu berbagai resolusi telah diadopted sewaktu Ke Jakarta, politik, ekonomi, sosial Adat Istiadat Dunia, tentang perempuan dan pemuda, youth juga dibahas berbagai implementasi dan laporan masing-masing Bangsa sudah disampaikan Di sesi pertama AIPA Caucus,” ujar Putu Melewati keterangannya, Rabu (12/6/2024).

Dia membeberkan hanya sembilan Bangsa yang hadir Di forum tersebut Bersama 10 Bangsa. Putu menuturkan, Myanmar yang tidak hadir Lantaran masih alami proses Ke demokrasinya bahwa Junta Militer Lagi berkuasa Ke Bangsa tersebut.

“Di pemaparan Sekretaris AIPA, bahwa berbagai kegiatan yang dilakukan memang cukup aktif. Sebelum tahun lalu, sebenarnya sangat aktif sewaktu Indonesia menjadi chair atau Ketua AIPA. Tahun ini kegiatan tersebut berjalan tapi tidak sebanyak tahun lalu,” imbuhnya.

Bersama laporan itu disampaikan, sambung Putu, bahwa berbagai resolusi telah Digunakan Ke berbagai Bangsa dan Indonesia salah satu Bangsa yang telah melakukan implementasi Bersama resolusi itu Disekitar 85 persen. “Artinya, kita termasuk sudah yang cukup baik Untuk implementasikan resolusi yang diadopt AIPA,” ujarnya.

Tetapi, Anggota Inter-Parliamentary Union (IPU) Untuk Pembangunan Ketahanan ini mengungkapkan masih ada beberapa Permasalahan lain yang belum terimplementasikan, secara khusus AIPA telah Menerbitkan satu resolusi berhubungan Myanmar. Putu menuturkan, Di ini Myanmar Ke Forum Asosiasinegara-Negaraasiatenggara dan AIPA tidak dihadirkan, secara khusus masih tidak diundang.

“Mereka anggota tetap bayar iuran tapi tidak dihadirkan Di berbagai kegiatan AIPA sampai bisa implementasikan resolusi AIPA, yaitu mengimplementasikan 5 Skor konsensus tersebut. Ada sebuah resolusi AIPA yang sudah adopt Di pertemuan Sebelumnya, berhubungan political matters yaitu tentang resolution on parliamentary cooperation in contributing to long lasting peace in Myanmar,” kata Putu.

Maka itu, Putu sebagai Ketua Delegasi Indonesia menyampaikan bahwa sangat penting anggota AIPA memperhatikan Untuk bisa turut membantu proses demokratisasi kembali Ke Myanmar. Tentu, kata dia, anggota AIPA harus memastikan juga agar Myanmar melaksanakan 5 Skor konsensus yang telah disepakati, dan Membahas peran Untuk membantu first track Politik Luar Negeri pemerintah.

“AIPA harus bergerak lebih konkret dan kita usulkan ada task force. Usulan itu bisa Di bentuk task force agar bisa dibentuk dan bekerja secara khusus Untuk mendampingi, Justru hadir dan membantu mediasi Junta Militer Bersama pihak secara khusus CRPH atau Legislatif, yang sudah dipilih rakyat dulu yang resmi yang sekarang Di pengasingan,” katanya.