Bule-bule Setuju Pungutan Turis Asing Naik dan Hukuman Politik Buat yang Bandel

Bule-bule Ke Bali ternyata banyak yang setuju Bersama kenaikan pungutan Untuk turis Asing sebesar US$ 50. Mereka juga setuju ada denda Untuk turis yang bandel.

Bule asal Australia bernama Maxie misalnya. Ia mengaku telah membayar pungutan turis Asing Di pertama kali menginjakkan kaki Ke Pulau Dewata Ke awal bulan ini.

Dia setuju apabila Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali Memberi Hukuman Politik Untuk wisman yang tak membayar pungutan turis Asing.

“Saya pikir itu Mungkin Saja adil jika pemerintah Berencana mengenakan denda Hingga turis yang tidak membayar retribusi turis,” ungkap Maxie Ke Pantai Sindhu, Denpasar, Bali, Selasa (25/6).

Maxie tidak keberatan apabila Hingga depannya jika pungutan turis Asing naik menjadi US$ 50. Asalkan kenaikan tersebut kembali Hingga Kelompok dan dimanfaatkan denga jelas.

“Jika uangnya dikembalikan Untuk kepentingan Kelompok itu adalah hal yang baik, tapi, kalau pemerintah hanya menyimpannya saja (tanpa diperuntukkan Untuk kepentingan bersama) saya tidak setuju (Bersama kenaikan nominal pungutan),” tegas pria tersebut.

Hal serupa juga diungkapkan Dari turis Asing asal Skotlandia, Jimmy. Dia tak ambil pusing apabilapungutan turis Asing naik.

“Tentang Hukuman Politik menurut saya itu tidak masalah. Sebaiknya turis lain bisa membayar levy dan itu juga baik Untuk Kelompok Bali,” sebutnya.

Jimmy mengatakan sangat menyukai Bali. Ia memandang pungutan turis Asing merupakan ide yang baik Untuk Bali.

Sebelumnya diberitakan, DPRD Bali mengusulkan pungutan turis Asing naik menjadi US$ 50. Bersama kurs Nilai Mata Uang Di ini sebesar Rp 16 ribu, pungutan itu jika dirupiahkan Disekitar Rp 800 ribu.

Tujuannya, agar Pemprov Bali Memperoleh kelonggaran fiskal Untuk memenuhi kebutuhan belanja Area. Pemprov Bali juga mengancam Memberi Hukuman Politik kepada turis Asing yang tak membayar tourism levy sebesar US$ 10.

Wakil Ketua PHRI Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya meminta Pemprov Bali Untuk membenahi proses pungutan Untuk turis Asing itu Sebelumnya menerapkan Hukuman Politik. Ia menyoroti pelaksanaan pungutan turis Asing itu yang kerap menemukan kendala teknis Ke lapangan.

“Memang kalau aturan Area biar menggigit ya perlu juga ada Hukuman Politik. Kami sih sepakat saja (Bersama adanya Hukuman Politik). Tetapi, Sebelumnya itu kan harus dibenahi dulu Ke dalamnya,” kata Rai, Selasa (25/6).

——–

Artikel ini telah naik Ke detikBali.