Buruh Tuntut Undang-Undang Ciptaker Dicabut, Tolak Upah Murah Siap Mogok Nasional

JAKARTA – Kepala Negara Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan Aksi Ketidak Setujuan unjuk rasa kali ini menuntut Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Mereka juga Menentang kenaikan upah buruh yang terlalu murah menimbang kenaikan Fluktuasi Harga Disekitar 2,8%.

Said menandaskan, Di kenaikan upah buruh yang terlalu murah, daya beli Komunitas kini juga Lebihterus menurun hingga 30%. Tak ragu, dia kembali menegaskan penyebab ini semua adalah Undang-Undang Ciptaker atau Omnibus Law.

“Sekarang Fluktuasi Harga 2,8 persen. Naik upah temen temen ngerasain gak cuma 1,58 persen, kita semua nombok. Apalagi kalau upah rill. Upah riil atau Daya beli kita itu turun 30%, penyebabnya adalah Omnimbus law,” kata Said selepas mengantar massa buruh Aksi Ketidak Setujuan Hingga Patung Kuda, Senin (8/7/2024).

Said menjelaskan, kenaikan upah pekerja sebesar 1,58%, tidak berbanding sama Di kenaikan ASN, TNI dan Polri.

“Ngerasain nggak kemarin naik gaji berapa? cuma 1,58%. Sedangkan Fluktuasi Harga 2,8%. Sambil Itu, Pegawai negeri naik 8%, TNI- Polri naik 8%, Kita setuju saja. Kenapa kita dikasih 1,58%,” tandasnya.

Atas kegelisahan para buruh tersebut, Said Iqbal mengatakan Topik Kesejaganan dan kepastian para pekerja Hingga Indonesia lebih mengancam dibandingkan Topik Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

“Maka Itu kita ingin memastikan bahwa ancaman ini jauh lebih berat Di Topik tapera, jauh lebih berat Di Topik JHT yang katanya mau dikasih nanti masa pensiun, dan jauh lebih berat Di Topik-Topik perburuhan lainnya,” tegas Said.

Kepala Negara Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini mengungkapkan 5 juta lebih massa buruh Berencana mogok kerja nasional berujung Ke penghentian produksi dan berpengaruh besar Di ekonomi. Hal itu terjadi apabila Permintaan judicial review atau uji materil Yang Terkait Di pencabutan Omnibuslaw Undang-Undang (Undang-Undang) Cipta Kerja (Ciptaker) hingga tolak upah murah tak dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Untuk kami Omnibuslaw Undang-Undang Cipta Kerja harga mati. Maka Itu kami berharap Pemerintahan Hingga Di bisa Menerbitkan Perpu Untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Aksi Ketidak Setujuan hari ini serempak Hingga beberapa Lokasi kalau tidak didengar pasti Berencana mogok nasional,” terang Said.

“Kami Merencanakan mogok nasional menunggu hasil keputusan sidang terakhir boleh dikatakan bulan ini. Lantaran kita harus menunggu jadwal Di MK. Kita Berencana persiapkan prinsipnya minimal satu hari stop produksi. Lebih Di 5 juta buruh Berencana terlibat Di mogok nasional Di bentuk stop produksi,” jelasnya.