Cegah Tumpang Tindih, Kewenangan Penyadapan Di RUU Polri dan TNI Harus Di Bawah Koordinasi BIN

JAKARTA – Revisi Undang-Undang (Undang-Undang) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri Yang Berhubungan Bersama kewenangan penyadapan menuai pro dan kontra. Agar tidak terjadi tumpang tindih Bersama institusi lain seperti TNI dan KPK, kewenangan tersebut sebaiknya Di bawah koordinasi Badan Informasi Bangsa (BIN).

Pengamat militer dan Informasi Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati mengatakan, tumpang tindih kewenangan Memiliki dampak negatif jika tidak ada koordinasi.

“Sebagai Gantinya, Bersama koordinasi yang matang maka tumpang tindih kewenangan justru memperluas lingkup kerja sama yang solid Untuk mencegah dan menangkal tindak pidana Kejahatan Keuangan,” ujar Nuning panggilan akrabnya, Kamis (14/6/2024).

Mantan anggota Komisi l Wakil Rakyat ini menyebut, RUU Polri juga menekankan pasal kepolisian berwenang melakukan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan Informasi.

Penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan Informasi Dari Polri lebih ditujukan Untuk mengatasi Kejahatan Lintas Bangsa (Transnational Organized Crimes) dan tindak pidana Perusahaan Multinational (Multinational Corporation). “Objek penyadapan berhubungan Bersama Keselamatan nasional non- kamtibmas,” ucapnya.

Berbeda Bersama penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan Informasi Dari TNI lebih ditujukan Untuk kontra Informasi dan spionase yang dilakukan Dari agen-agen rahasia Bangsa lain.

“Segala sesuatunya harus Untuk koordinasi Badan Informasi Bangsa (BIN),” tegasnya