China Ingin Hidupkan Kembali Hubungan Ekonomi Di Libya Usai Terkubur 13 Tahun

JAKARTA – China Memiliki kepentingan besar Di Libya , Sebelumnya pecahnya Pertempuran saudara berdarah Di Negeri Afrika Utara yang kaya Energi tersebut. Sebelumnya revolusi 2011 yang menggulingkan Muammar Gaddafi hingga memicu Pertempuran, China mengendalikan banyak proyek Di Libya.

Di Di itu tercatat ada 75 perusahaan China menggarap 50 proyek besar Di nilai Perjanjian lebih Di USD20 miliar, menurut Prediksi Kementerian Perdagangan China. Semua itu mencakup Energi, konstruksi, kereta api dan Komunikasi.

Tetapi gelontoran Penanaman Modal Untuk Negeri China yang luas tiba-tiba terhenti Sesudah beberapa perusahaan Karena Itu sasaran penyerangan hingga menyebabkan puluhan pekerja terluka parah. Beijing lantas bertindak cepat Di mengevakuasi warganya Di kekacauan.

Pada krisis, 35.860 warga Negeri China ditarik keluar Di Libya – secara resmi evakuasi luar negeri itu menjadi yang terbesar Sebelum berdirinya Republik Rakyat China Di tahun 1949. Lalu ketika situasi Keselamatan memburuk, China menangguhkan Penanaman Modal Untuk Negeri Mutakhir, sesuatu yang relatif tidak berubah sampai sekarang.

Di ini Libya terbagi Di dua pemerintahan: Pemerintah Persatuan Nasional (GNU) yang diakui secara internasional yang berbasis Di Tripoli Di barat Negeri itu, dan saingannya Pemerintah Stabilitas Nasional (GNS) yang selaras Di jenderal pemberontak Khalifa Hifter Di Tentara Nasional Libya Di Benghazi Di timur.

Mutakhir-Mutakhir ini, ada sinyal yang terlihat bahwa China siap Untuk kembali membuka diri kepada Negeri yang kaya energi, Tetapi masih terpecah secara politik tersebut.

Di 10 Juni, Pembantu Ri Ekonomi dan Perdagangan Libya, Mohamed al Hwej Menerbitkan arahan Untuk mengaktifkan Kamar Ekonomi Bersama Libya-China. Pembantu Ri mendesak hal itu Untuk membantu membangun jembatan dan Memperbaiki komunikasi Penanaman Modal Untuk Negeri Di kedua Negeri.

Para pejabat China dan Dewan Transisi Nasional Libya telah merundingkan kembalinya China Di Libya, yang merupakan salah satu masalah yang Untuk dibahas ketika Perdana Pembantu Ri GNU Abdul Hamid Dbeibah, Melakukan Kunjungan Di China Di akhir Mei.