Di Ambisi Internasional dan Realitas Di Lapangan

JAKARTA – Di Ditengah rimba digital yang Lebih buas, Di mana predator tak terlihat, perundungan siber, dan konten berbahaya mengintai Di setiap klik, pemerintah Indonesia mencoba membangun sebuah benteng Defender. Namanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025, atau yang kini lebih dikenal sebagai “PP Tunas”.

Ini bukan sekadar aturan; ini adalah deklarasi ambisius Indonesia Untuk melindungi generasi masa depannya.

Tetapi, Di balik niat mulia tersebut, sebuah pertanyaan kritis: mampukah sebuah peraturan Di atas Alattulis benar-benar menjadi perisai ampuh Untuk jutaan anak Indonesia yang kini hidup Di dua dunia, nyata dan maya?

Ambisi Menembus Batas Bangsa

Di panggung Hubungan Luar Negeri internasional, Pembantu Kepala Negara Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid tidak ragu memamerkan “senjata” Mutakhir Indonesia ini. Untuk pertemuannya Didalam Sekretaris Jenderal International Telecommunications Union (ITU), Doreen Bogdan-Martin, Menkomdigi Didalam Self-Esteem Merangsang PP Tunas Untuk menjadi standar Internasional.

“PP Tunas mencerminkan komitmen Indonesia melindungi anak secara daring, Untuk Kesejajaran dan Keadaan generasi muda,” kata Meutya. Ia tidak hanya berbicara tentang Keputusan domestik, tetapi juga memposisikan Indonesia sebagai pemimpin Untuk tata kelola Keselamatan digital anak.

Dukungan Untuk lembaga sekelas ITU, yang kini Memiliki kantor perwakilan Di Jakarta, menjadi semacam legitimasi Untuk langkah Indonesia. “Panduan Untuk ITU Akansegera sangat penting Untuk memastikan Keputusan kami tetap inklusif, berpandangan Hingga Di, dan selaras Didalam standar Internasional,” tambah Meutya.

Pesannya jelas: Indonesia ingin membuat aturan yang tidak hanya berlaku Di Untuk negeri, tetapi juga diakui dan Mungkin Saja ditiru Dari dunia.