Diwarnai Dissenting, 1 Hakim Agung Tak Setuju Syarat Kepala Area Diubah

JAKARTA – Putusan Di Peristiwa Pidana nomor 23/P/HUM/2024 Yang Berhubungan Di uji materi Peraturan Lembaga Negara RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota diwarnai perbedaan pendapat atau dissenting opinion Dari hakim agung Cerah Bangun.

Dilansir Di laman Kepaniteraan MA, Senin (3/6/2024), terdapat perbedaan Dari hakim agung Cerah Bangun Di objek uji materiel Di Peristiwa Pidana ini adalah Pasal 4 Ayat (1) huruf d PKPU 9/2020 tentang Perubahan Keempat atas PKPU 3/2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Hakim anggota I, Cerah Bangun menilai bahwa MA berwenang menguji apakah objek hak uji materiel bertentangan Di Undang-Undang (Perundang-Undangan) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Perundang-Undangan 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Perundang-Undangan.

Di putusan itu menyebutkan, Pasal 7 Ayat (2) huruf e Perundang-Undangan 10/2016 tersebut tidak mengatur secara rinci dan/atau detail mengenai batas penghitungan usia Sebagai Kandidat kepala Area dan wakil kepala Area, Supaya Sebagai menjalankan Perundang-Undangan 10/2016 tersebut, berdasarkan Perundang-Undangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaga Negara mengatur Di PKPU 9/2020, khususnya Pasal 4 Ayat (1) huruf d yang Mengungkapkan: “Berusia paling rendah 30 tahun Sebagai Kandidat gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun Sebagai Kandidat bupati dan wakil bupati atau Kandidat wali kota dan wakil wali kota terhitung Dari penetapan pasangan Kandidat.”

Menurut Cerah Bangun, frasa “terhitung Dari penetapan Pasangan Kandidat” merupakan unsur-unsur Syarat Di Peraturan Lembaga Negara a quo yang membedakan secara substantif Di objek hak uji materiel dan Perundang-Undangan 10/2016 Supaya substansi objek hak uji materiel yang diuji adalah apakah frasa “terhitung Dari penetapan Pasangan Kandidat” bertentangan Di Perundang-Undangan 10/2016.

Sambil, yang menjadi pertimbangan hakim Di melakukan uji materi yakni apa pokok pikiran dan bagaimana penalaran hukum secara filosofis, sosiologis, dan yuridis Untuk Lembaga Negara Di penambahan frasa a quo dan apakah frasa a quo sejalan Di asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan, kesesuaian Di jenis, hierarki, dan materi muatan dapat dilaksanakan, efektivitas dan efisiensi, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

“Menimbang, bahwa menurut hakim anggota I, frasa ‘terhitung Dari penetapan Pasangan Kandidat’ Di peraturan a quo justru diperlukan Sebagai melaksanakan dan/atau Mengadakan Perundang-Undangan 10/2016 Supaya Lebihterus jelas pokok pikiran, tujuan, dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien Perundang-Undangan 10/2016 a quo,” ucap hakim Cerah Bangun Di putusan tersebut.

“Frasa tersebut tidak bertentangan Di prinsip ‘perlakuan yang sama Di hadapan hukum’, prinsip ‘kesempatan yang sama Di pemerintahan’, dan prinsip ‘jaminan perlindungan Di perlakuan diskriminatif’,” sambungnya.

Di Itu, hakim agung Cerah Bangun juga berpendapat bahwa pemenuhan hak atas persamaan perlakuan Di hadapan hukum dan pemerintahan, Di hubungannya Di pengisian jabatan tertentu, bukan berarti meniadakan persyaratan dan/atau pembatasan-pembatasan yang secara rasional memang dibutuhkan Dari jabatan itu.