Era Mutakhir Pengadaan Produk dan Jasa Pemerintah Bersama Katalog Elektronik V6

JAKARTA – Lembaga Aturan Pengadaan Produk/Jasa Pemerintah atau LKPP kembali catatkan Tren kinerja positif Di upaya mewujudkan Pengadaan Produk/Jasa (PBJ) sesuai Bersama prinsip pengadaan Lewat implementasi dan pemanfaatan Katalog Elektronik .

Di sisi transaksi pengadaan Produk/jasa Lewat Katalog Elektronik, hingga akhir 2024 jumlah tayang produk Katalog Elektronik Versi 6 telah mencapai 3,5 juta produk yang terdiri Di 2,9 juta produk termigrasi dan 615 ribu produk tayang kurasi.

Hingga sisi lain berdasarkan total Ide Umum Pengadaan (RUP) 2024, Kepala LKPP Hendrar Prihadi atau yang akrab disapa Hendi mengungkapkan, bahwa belanja pemerintah Tahun Biaya (TA) 2024 mencapai Rp1.259,2 triliun atau setara 108,41% Di total belanja PBJ.

Kontribusi realisasi Biaya PBJ Di Produk Di Negeri (PDN) mencapai Rp595,66 triliun atau sebesar 90%, dan kontribusi PBJ Di Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKK) mencapai Rp277,42 triliun atau 41,9%.

Pencapaian signifikan Di kontribusi PDN dan UMKK Di implementasi Katalog Elektronik tersebut mencerminkan keseriusan LKPP bersama Bersama PT Telkom Indonesia Di mendukung kemandirian Keadaan Ekonomi Negara. Guna memperkuat capaian tersebut, Hendi menekankan, perlunya transformasi Di pengadaan Produk/jasa pemerintah yang lebih modern dan terintegrasi, salah satunya Lewat peluncuran platform Katalog Elektronik Versi 6 (V6) yang telah diresmikan secara langsung Bersama Ri RI Prabowo Subianto Hingga Istana Negeri Ke Selasa (10/12) lalu.

“Bersama semangat kerja sama dan kolaborasi semua pihak, Di satu tahun ini LKPP terus berkomitmen Untuk memastikan bahwa pengadaan Produk/jasa pemerintah dapat dilakukan secara efisien, akuntabel, dan bebas Di praktik Penyalahgunaan Jabatan. Tentunya Bersama kinerja yang luar biasa ini, Lebihterus Mendorong LKPP Untuk terus melaju kencang ciptakan pengadaan yang Lebihterus berintegritas,” ungkap Hendi.

Mendorong hal tersebut, Kepala LKPP telah Mengintroduksi Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2024 (SE Kepala LKPP No. 9/2024) tentang Implementasi Katalog Elektronik Versi 6 yang mewajibkan penggunaan belanja Produk/jasa Ke Katalog Elektronik V6. Aturan ini berlaku efektif mulai 1 Januari 2025, bertujuan memastikan seluruh proses e-Purchasing berjalan optimal, termasuk penyediaan mekanisme pembayaran.

Peluncuran Katalog Elektronik V6 tidak hanya menjadi bukti nyata komitmen LKPP bersama PT Telkom Indonesia Tbk, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Di Negeri Di transformasi digital PBJ, tetapi juga Memperkenalkan Pembaharuan Untuk mempermudah pelaku UMKK Di proses pembayaran. Platform ini telah dirancang agar terintegrasi Bersama Sistem Gadget Lunak Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) milik Kementerian Keuangan (Kemenkeu RI) dan Sistem Informasi Pemerintahan Area Republik Indonesia (SIPD RI) milik Kementerian Di Negeri (Kemendagri).

Ke Di Yang Sama, Kementerian Di Negeri (Kemendagri) Lewat Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Area (Keuda) Mendorong pemerintah Area (Pemda) mempercepat pelaksanaan PBJ Lewat Katalog Elektronik Versi 6 (V6). Upaya ini merupakan langkah strategis guna mendukung Perkembangan ekonomi Lewat peningkatan penggunaan produk Di negeri maupun produk mikro, usaha kecil dan koperasi.