Honda Suzuki Yamaha Ketakutan Usai Vietnam Larang Kendaraan Bermotor Roda Dua Bensin Beredar

Jakarta, CNN Indonesia —

Larangan penggunaan sepeda Kendaraan Bermotor Roda Dua bensin Ke Hanoi, Vietnam memunculkan gejolak Didalam kalangan pelaku industri merek asal Jepang yang mendominasi pasar Ke Negeri tersebut.

Perusahaan juga telah bersurat Ke pemerintah Vietnam sembari memberi alasan bahwa larangan itu dapat menyebabkan kebangkrutan hingga Pemecatan Karyawan. Industri komponen roda dua pun “teriak” Didalam langkah pemerintah setempat.

Surat ini disampaikan Dari Juli Didalam asosiasi utama produsen sepeda Kendaraan Bermotor Roda Dua yang dipimpin Honda, dan Ke dalamnya terdapat merek lain seperi Yamaha serta Suzuki.

“Gangguan produksi dan risiko kebangkrutan Bagi perusahaan Ke rantai pasok,” menurut salinan surat yang ditinjau Reuters, dikutip Rabu (22/10).

Larangan ini Sebelumnya diumumkan Didalam Perdana Pembantu Ri Vietnam Pham Minh Chinh. Ia Mengintroduksi arahan yang melarang sepeda Kendaraan Bermotor Roda Dua bensin memasuki pusat ibu kota Hanoi mulai pertengahan 2026. Langkah ini diambil Bagi menekan polusi Ke Daerah tersebut.

Masih Untuk surat yang dibuat asosiasi, para produsen menyebutkan larangan itu dapat menimbulkan efek negatif Pada ratusan ribu pekerja, serta Berpeluang mengganggu hampir 2.000 dealer dan Di 200 pemasok komponen.

Mereka Lalu mendesak agar otoritas menetapkan masa transisi Didalam waktu persiapan minimal dua hingga tiga tahun. Ini dibutuhkan Sebagai menyesuaikan lini produksi sambil memperluas jaringan stasiun pengisian daya listrik dan standar keselamatan.

Keputusan Vietnam ini lantas membuat Negeri asal para produsen turun tangan.

Pemerintah Jepang kini memperingatkan otoritas setempat jika langkah itu dapat memicu Pemutusan Hubungan Kerja (Pemecatan Karyawan) Sebab Berpeluang mengganggu pasar atau industri.

Menurut Kedutaan Besar Jepang Ke Hanoi, pelarangan secara mendadak dapat mempengaruhi lapangan kerja Ke industri pendukung, mulai Didalam dealer dan pemasok suku cadang, demikian isi pernyataan kedutaan yang merangkum surat tersebut.

Meski begitu, pihak kedutaan menolak membagikan isi lengkap surat tersebut.

Ke Samping Itu Kedutaan juga mendesak otoritas Vietnam Sebagai Mengkaji peta jalan yang tepat Ke elektrifikasi. Bagi mereka semua perlu masa persiapan serta penerapan peraturan secara bertahap.

Seorang pejabat pemerintah Jepang mengatakan surat itu disampaikan Dari September.

Hingga Pada Ini pejabat Vietnam belum Merespons permintaan Didalam pemerintah Jepang maupun para produsen menurut tiga sumber yang menolak disebutkan namanya.

Meski begitu, pemerintah Sebelumnya Mengungkapkan larangan itu Bagi mengatasi tingginya tingkat polusi udara Ke Hanoi. Otoritas Ke Ho Chi Minh City, kota terbesar Ke Vietnam juga telah memberi sinyal Berencana memberlakukan pembatasan kendaraan berbahan bakar bensin.

Perdana Pembantu Ri Chinh Ke Agustus juga telah berbicara kepada para eksekutif Jepang bila pengurangan emisi merupakan Permasalahan Internasional yang memerlukan upaya bersama.

(ryh/mik)