Jakarta, CNN Indonesia —
Perkumpulan Industri Kecil dan menengah Komponen Produsen Kendaraan (PIKKO) yang dibina Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Mengungkapkan Pemberian Untuk Inisiatif Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) seharusnya tidak dilaukan Bersama cara mengimpor utuh atau CBU kendaraan melainkan memanfaatkan kemampuan Di negeri.
Pernyataan ini menyoroti pengadaan KDKMP berupa kendaraan komersial Sebagai distribusi Ketahanan Pangan yang dilakukan BUMN Agrinas Ketahanan Pangan Nusantara. Agrinas diketahui Berencana mengimpor setidaknya 105 ribu unit kendaraan komersial, termasuk pikap, asal India.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Dirjen IKMA) Kemenperin Reni Yanita menjelaskan PIKKO adalah asosiasi Pabrik IKM Komponen Produsen Kendaraan yang berdiri Dari 13 tahun yang lalu Bersama anggota sebanyak 110 IKM.
Para anggota PIKKO memproduksi komponen Produsen Kendaraan berbahan dasar metal, plastic rubber dan nonwoven insulation, carpet serta mould & dies yang merupakan Tier 2 dan 3.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Reni, PIKKO telah menjadi Pada ekosistem OEM dan Tier 1 Sebagai kendaraan roda dua dan roda empat atau lebih. Mereka dikatakan sebenarnya siap mendukung penuh Inisiatif pemerintah seperti pengadaan sarana transportasi Sebagai KDKMP.
Akan Tetapi Di Ditengah optimisme Pemberian, ada kekecewaan yang muncul lantaran pemerintah Melewati BUMN justru melakukan Produk Impor CBU pikap Bersama India, bukan Bersama pabrikan kendaraan komersial asal Indonesia.
“Sehubungan Bersama adanya informasi Ide langkah Importasi Kendaraan Sebagai Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Bersama PT Agrinas Ketahanan Pangan Nusantara, PIKKO menyampaikan kekecewaannya atas Ide importasi kendaraan tersebut,” kata Reni Di keterangan tertulis, dikutip Jumat (20/2).
“Bersama utilisasi produksi Di ini yang masih Di angka 60-70 persen, tentunya dampak Produk Impor kendaraan utuh tidak hanya dirasakan pabrikan, tetapi juga Ke Disekitar 6.000 tenaga kerja Di sepanjang rantai pasok industri komponen Produsen Kendaraan,” katanya lagi.
Sambil Ketua PIKKO Rosalina Faried mengatakan langkah ini Berencana menimbulkan disrupsi Ke keberlangsungan ekosistem industri Produsen Kendaraan nasional.
“Kami memahami bahwa kebutuhan ini sangat mendesak tetapi pengadaannya Sebagai tidak 100 persen mengimpor kendaraan Bersama Negeri India mengingat kemampuan industri Produsen Kendaraan dan komponen Produsen Kendaraan Di negeri sudah sangat mumpuni Sebagai memenuhi kebutuhan tersebut. Kami khawatir hal tersebut membuat dampak ekonomi tidak bagus Pada keberlangsungan ekosistem industri Produsen Kendaraan,” ucap Rosalina.
Rosalina bilang apabila kebutuhan kendaraan operasional dipenuhi Melewati produksi Di negeri, maka terdapat nilai tambah ekonomi, seperti Memperbaiki pendapatan Iuran Wajib Negeri, hingga penyerapan tenaga kerja.
“Bersama Ide Produk Impor 105 ribu unit kendaraan operasional ini harusnya menjadi ceruk Usaha yang dapat diambil industri komponen Produsen Kendaraan lokal, Bersama sinergi yang baik, anggota PIKKO Di Kontek Sini mampu membuat kendaraan operasional tersebut Bersama waktu 1 – 2 tahun Bersama kapasitas 5.000 – 10.000 unit per tahun,” kata Reni.
Di Ditengah situasi industri Produsen Kendaraan nasional yang masih lesu, PIKKO berharap perhatian Pemerintah Melewati Kemenperin Sebagai melakukan pembatasan jumlah kendaraan yang diimpor Bersama India.
“Tidak mengimpor sejumlah 100 persen Bersama seluruh kebutuhan yang ada, Akan Tetapi membatasi jumlah maksimum 50 persen Bersama kebutuhan dan Memberi kesempatan kepada produsen lokal kendaraan bermotor menjadi pemasok kebutuhan kendaraan operasional KDKMP,” kata Rosalina Faried.
(ryh/fea)
Artikel ini disadur –> Cnnindonesia News: IKM Produsen Kendaraan Buka Suara Produk Impor Pikap India Buat Koperasi Merah Putih











