Pembantu Kepala Negara Penanaman Modal Di Negeri atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, Pada ini Pemerintah telah berkomunikasi Di PT Freeport Yang Terkait Di penambahan jumlah kepemilikan saham sebesar 10%. Foto/Dok
Bahlil menjelaskan, Ke tahap Perundingan yang dilakukan Di Pemerintah dan PT Freeport, 98% sudah sepakat Untuk setidaknya 3 Nilai utama, salah satunya penambahan porsi kepemilikan saham pemerintah Ke PT Freeport sebanyak 10%.
Adapun 3 Nilai utama yang menjadi kesepakatan Di pembahasan Di Pemerintah dan PT Freeport yakni penambahan porsi kepemilikan saham, pembangunan smelter Ke Papua, hingga melibatkan pengusaha Area Ke Papua.
“Kami sudah melakukan Perundingan, 98% sudah disepakati beberapa Nilai, salah satunya penambahan saham 10%, membangun smelter Ke Papua, dan melibatkan pengusaha Area Ke Papua,” ujar Bahlil Di konferensi pers Ke kantornya, Jumat (7/6/2024).
Menurutnya Di penambahan porsi kepemilikan saham Pemerintah Ke PT Freeport menjadi 61% itu Akansegera memudahkan Di melakukan Pendalaman. Sebab Ke tahun 2035 diperkirakan Akansegera menjadi puncak masa produksi PT Freeport, Setelahnya tahun itu maka kapasitas produksi Akansegera menurun.
Supaya dikatakan Bahlil, masih diperlukan Pendalaman Untuk menjaga produktivitas PT Freeport Setelahnya tahun 2035 tersebut. Sedangkan masa Pendalaman sendiri membutuhkan waktu sedikitnya 10 sampai 15 tahun.
“Di Sebab Itu kalau tidak segera diantisipasi sekarang, maka Setelahnya tahun 2035 potensinya tidak ada produksi, siapa yang mau tanggung jawab,” kata Bahlil.
“Kalau sekarang sudah 51% potensinya sudah tambah 10%, menjadi 61% milik Negeri, yang sahamnya dimiliki Di BUMN dan BUMD,” tutupnya.
Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Indonesia Incar Kuasai 61% Saham Freeport, Bahlil: 98% Sudah Disepakati