IPW Sebut Lelang Aset Jiwasraya Rugikan Negeri Triliunan

JAKARTA – Indonesia Police Watch (IPW) mencurigai lelang aset Produk Negeri justru membuat kerugian triliunan. Lantaran itu, desakan Sebagai mengusut permasalahan tersebut dilontarkan IPW.

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengakui Memperoleh bukti permainan proses lelang. Hal itu dia ungkapkan ketika Kerja Sama Politik Sipil Selamatkan Tambang (KSST) melaporkan Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah Hingga Komisi Pemberantasan Kejahatan Keuangan (KPK) Yang Berhubungan Bersama lelang aset Jiwasraya.

“Ketika pelelangan diadakan, Jampidsus Menyediakan rekomendasi sebagaimana tugasnya melakukan eksekusi Penyembuhan asset. Dia kan yang bertugas. Kalau aset ini dilelang dia eksesuksi, Sesudah Itu memberi penilaian juga apa yang dilelang memenuhi syarat atau tidak? Tapi kenapa dilelang Rp1,945 triliun? Berarti ada selisih yang besar, ini satu Trend Populer kejanggalan,” ujar Teguh, Senin (3/6/2024).

Uniknya, Mendominasi lelang PT IUM Terbaru dibuatkan proses lelang 10 hari Sebelumnya Itu. Selain Jampidsus, pihak terlapor Di Perkara Pidana ini adalah Kepala Pusat Penyembuhan Aset (PPA) Kejagung, Pejabat Direktorat Jenderal Kekayaan Negeri (DJKN), dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), serta pihak swasta.

Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri mengaku tidak segan-segan bakal menindaklanjutinya. KPK juga bakal melakukan verifikasi hingga koordinasi Lebih Jelas Bersama pihak pelapor.

“Yang pasti kami Akansegera selesaikan laporan Komunitas tersebut sebagaimana Syarat SOP (standar operasional prosedur) yang berlaku Di Direktorat Pelaporan dan Pengaduan Komunitas,” katanya Di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Di tempat terpisah, Kapuspenkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana membantah laporan KSST Hingga KPK. Dia menyebut Jampidsus tak terlibat Di proses lelang saham.

“Proses pelelangan asset Sesudah ada putusan Lembaga Proses Hukum MA Di 24 Agustus 2021 itu seluruhnya diserahkan Hingga PPA. Bersama Sebab Itu tidak ada pelaksanaan lelang Bersama Jampidsus, pelaporan ini keliru,” ujarnya.

Menurut dia, Sesudah proses lelang diserahkan Hingga PPA dan Ditjen KLN Kementerian Keuangan, Kejagung sudah tak terlibat Di lelang ini.

(jon)