Direktur Poltracking Indonesia Indonesia Masduri Amrawi mengatakan, keputusan berani Poltracking Indonesia Untuk keluar Di Persepi Menunjukkan komitmen Di integritas menjaga Standar data. Foto/Dok. SINDOnews
“Poltracking Indonesia Di 2014 diajak bergabung Hingga Persepi Sebab pertaruhan integritas, Di 2024 Poltracking Indonesia keluar Di Persepi juga Sebab pertaruhan integritas,” kata Direktur Poltracking Indonesia Indonesia Masduri Amrawi Di keterangan pers Di Jakarta, Rabu (6/11/2024).
Poltracking Indonesia telah membangun reputasi Pada 12 tahun. Mereka menolak mengorbankan integritas hanya Sebab satu survei Pemungutan Suara Kepala Daerah Serentak Jakarta Bersama proses verifikasi yang tidak objektif.
Poltracking Indonesia telah membuktikan keakuratannya Di berbagai momen penting pemilihan Di Indonesia. Mulai Di Pemungutan Suara Nasional 2014 hingga Pemungutan Suara Nasional 2024, hasil survei dan quick count Poltracking Indonesia selalu Menunjukkan presisi tinggi.
“Hasil Quick Count Poltracking Indonesia paling presisi Di Antara anggota-anggota Persepi. Termasuk hasil Pilpres 2019, hasil survei hanya selisih 1% dan quick count selisih 0,52% Bersama hasil resmi Komisi Pemilihan Umum,” tegasnya.
Kepentingan Poltracking Indonesia tidak hanya terlihat Di skala nasional. Malahan Di Pemungutan Suara Kepala Daerah Serentak Bengkulu 2020, quick count Poltracking Indonesia mencapai tingkat akurasi sempurna Bersama selisih 0% Di hasil resmi.
Poltracking Indonesia sangat ketat Di proses sampling. Poltracking Indonesia Imempertahankan Primary Sampling Unit (PSU) awal dan hanya melakukan penggantian jika benar-benar diperlukan, Untuk menjaga Standar data.
Keputusan Poltracking Indonesia keluar Di Persepi Untuk mempertahankan integritas lembaga survei agar berani Untuk tidak diintervensi dan jujur Di melaksanakan proses pengambilan data. Potracking berkomitmen Memperkenalkan survei berkualitas tinggi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Komunitas Indonesia.
Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Jaga Integritas dan Kepercayaan Publik