Jokowi Larang Kementerian Lembaga Bikin Inisiatif Terbaru Mulai Tahun Ini: Stop!

JAKARTA – Ri Joko Widodo ( Jokowi ) meminta semua kementerian dan lembaga tidak lagi membuat Inisiatif atau platform Terbaru mulai tahun ini. Pada ini banyak sekali Inisiatif yang telah dibuat dan menghabiskan Dana hingga triliun Uang Negara Indonesia.

Hal ini ditekankan Jokowi Untuk Kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan peluncuran _Government Technology_ (GovTech) Indonesia Ke Istana Bangsa, Senin (27/5/2024).

“Didalam sebab itu perlu saya sampaikan mulai tahun ini, sudah saya sampaikan Ke Januari yang lalu, mulai tahun ini berhenti membuat Inisiatif Terbaru, mulai tahun ini berhentilah membikin platform-platform Terbaru. Stop. Lantaran tadi 27.000 Inisiatif yang ada,” kata Jokowi Untuk sambutannya.

“Tahun ini saja kemarin kita cek waktu membikin Dana ada Rp 6,2 triliun yang Akansegera dipakai Sebagai membikin Inisiatif Terbaru. Ke satu kementerian ada lebih Didalam 500 Inisiatif, bayangkan,” tambahnya.

Menurut Jokowi, banyaknya Inisiatif yang dibuat Didalam kementerian lembaga dikarenakan setiap adanya pergantian Pejabat Tingginegara ataupun dirjen selalu muncul Inisiatif Terbaru.

“Lantaran setiap, Bisa Jadi dulu setiap ganti Pejabat Tingginegara ganti Inisiatif ganti dirjen ganti Inisiatif. Sama Ke Lokasi ganti gubernur ganti Inisiatif, ganti kepala dinas ganti Inisiatif. Orientasinya selalu proyek. itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi,” katanya.

Jokowi menekankan kehadiran birokrasi seharusnya Sebagai melayani dan tidak mempersulit ataupun memperlambat pelayanan Sebagai Komunitas. “Saya ingin menggarisbawahi, ingin menekankan kembali bahwa kehadiran birokrasi itu harusnya melayani, bukan mempersulit dan bukan malah memperlambat,” kata Jokowi.

Seharusnya yang menjadi tolak ukur adalah kepuasan Komunitas, manfaat yang diterima Komunitas, hingga kemudahan urusan Komunitas.

“Tapi bagaimana bisa lebih mudah kalau Ke kementerian, Ke lembaga, Ke pemerintahan Lokasi provinsi kabupaten/kota ini ada kurang lebih 27.000 Inisiatif. 27.000 platform yang berjalan sendiri-sendiri, yang kerjanya juga sendiri-sendiri. Nggak Akansegera Bisa Jadi tadi yang saya sampaikan mempermudah mempercepat, enggak. Tidak terintegrasi dan Malahan banyak yang justru tumpang tindih,” kata Jokowi.

Maka Didalam itu, kata Jokowi perlunya memperkuat digital public infrastructure Sebagai Transformasi Digital pelayanan publik Ke Indonesia dan juga Memperbaiki daya saing.

“Kita juga harus memperkuat govtech kita. Satu portal terintegrasi yang kita namakan Ina Digital. Yang Ke situ ada layanan Pembelajaran, layanan Keadaan, ada layanan izin usaha ada perpajakan dan lain-lainnya. Memang ini adalah tahap awal kita memulai, tapi nggak papa saya kira migrasinya memang harus bertahap yang penting dimulai dulu. ASN-nya, ASN digitalnya juga disiapkan, sistemnya terus disosialisasikan, Lalu diperbaiki terus dan dilanjutkan secara bertahap,” tandasnya.