Kemenag Berencana Gandeng Perpindahan Penduduk, Larang CJH Non Visa Haji Keluar Indonesia Di Musim Haji

Kementerian Agama Berencana bekerja sama Bersama Perpindahan Penduduk Sebagai mencegah Kandidat jemaah haji Indonesia Pemakai visa ziarah dan non visa haji pergi Hingga Arab Saudi Di musim haji. Ide itu diambil pemerintah Sebagai melindungi jemaah haji Indonesia agar tidak menjadi korban travel nakal.

Pejabat Tingginegara Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan hal tersebut dilakukan sebagai langkah perlindungan menyusul beberapa Perkara Pidana Hukum terjadi Ke Kandidat yang tidak diperbolehkan masuk Hingga Makkah akibat menggunakan visa ziarah maupun visa non haji. “Hingga Di kami Berencana berkoordinasi Bersama pihak Perpindahan Penduduk Sebagai memastikan agar Pemakai visa ziarah dan non-haji resmi tidak diizinkan keluar Indonesia Pada musim haji,” kata Menag Yaqut Cholil Qoumas Di tiba Ke Bandara Jeddah, Minggu (9/6/2024) dini hari WIB.

Yaqut mengaku prihatin Bersama nasib jemaah yang terdeportasi Lantaran menggunakan visa ziarah akibat ulah travel nakal. “Kasihan kepada jemaah yang sudah masuk Hingga Arab Saudi, lelah, dan harus dideportasi. Mereka juga dilarang masuk Arab Saudi Pada 10 tahun. Ini tentu sangat merugikan,” tuturnya.

Dia menegaskan tindakan Kandidat jemaah menggunakan visa ziarah Sebagai ibadah haji telah dilarang Bersama Pemerintah Arab Saudi.
“Masalah visa ziarah digunakan Sebagai haji itu sangat kita sayangkan. Jauh-jauh hari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi telah menyampaikan keseriusannya menindak tegas Kandidat jemaah yang tidak menggunakan visa haji resmi dan Berencana Merasakan larangan mengikuti ibadah haji,” katanya.

Pemerintah Indonesia pun telah melarang dan meminta Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Sebagai menindak tegas travel nakal yang memfasilitasi penggunaan visa ziarah Sebagai berhaji. “Ini menyangkut jemaah yang menjadi korban. Sekarang prioritas pemerintah adalah terus menyosialisasikan kepada Kelompok Yang Berhubungan Bersama hal ini. Ini menjadi konsen kita bersama,” ujarnya.

Pejabat Tingginegara Yaqut menjelaskan Hukuman Politik berat seperti mencabut izin usaha travel nakal memang bisa dilakukan, Tetapi dikhawatirkan mereka dapat membuka usaha Terbaru Bersama nama berbeda.

(aww)