KKP Imbau Pelaku Usaha Perikanan Tangkap Perhatikan Keberadaan Kabel Bawah Laut

JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama PT Telkom Indonesia Tbk meminta pelaku usaha perikanan tangkap Hingga Daerah Timur Indonesia Untuk memperhatikan keberadaan fasilitas komunikasi bawah laut. Sebab, fasilitas itu merupakan tulang punggung Untuk infrastruktur komunikasi Hingga Daerah tersebut.

Hal itu terungkap Di sosialisasi Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Sulawesi Maluku Papua Cable System (SMPCS) khususnya rute Merauke-Timika yang sering Merasakan gangguan, Hingga pemangku kepentingan perikanan tangkap Hingga Bali, Senin (24/6/2024).

Kabel laut sejauh 8.800 kilometer itu menjadi tulang punggung infrastruktur komunikasi Untuk Daerah Papua. Sebelum akhir 2017 sudah Merasakan tujuh kali kerusakan dan intensitasnya Meresahkan Untuk dua tahun Hingga Di, khususnya kabel Hingga Daerah Merauke yang diduga akibat Karya perikanan tangkap.

“Ini satu-satunya backbone yang berfungsi optimal sebagai tulang punggung komunikasi Kelompok Hingga Papua. Lantaran itulah terbit surat edaran Bersama Ditjen Perikanan Tangkap yang meminta para pelaku usaha perikanan tangkap yang memanfaatkan ruang laut Timika dan Merauke Untuk memperhatikan rute kabel laut ini,” ungkap Asisten Khusus Pembantu Ri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi Publik Doni Ismanto usai Peristiwa sosialisasi.

Melewati surat edaran itu, kata dia, diharapkan para syahbandar Hingga pelabuhan perikanan menyampaikan informasi adanya SKKL SMPCS dan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan, pelaku usaha subsektor pengangkutan ikan Untuk tidak melakukan Karya penangkapan ikan Ke alur SKKL SMPCS, khususnya Hingga koridor Merauke-Timika, serta tidak menurunkan jangkar kapal Ke area dimaksud.

“Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Perikanan Kabupaten/Kota, Syahbandar Hingga Pelabuhan Perikanan sebagai garda terdepan, saya harapkan dapat menyosialisasikan Surat Edaran tentang informasi alur kabel laut SMPCS tersebut, khususnya kepada pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pelaku usaha subsektor pengangkutan ikan,” katanya.

Menurutnya, Untuk Daerah Papua, hanya Telkom operator yang menembus hingga Daerah pegunungan. Akses Jaringan yang terganggu tentu berdampak Ke berbagai sektor, termasuk Pembelajaran, Kesejajaran, perdagangan, dan pemerintahan. Misalnya, Karya belajar-mengajar terganggu, layanan Kesejajaran telemedicine terhenti, transaksi Usaha dan perbankan tertunda, serta pelayanan publik menjadi lambat.

Prediksi kerugian ekonomi akibat putusnya komunikasi ini bisa mencapai jutaan Matauang Asing. “KKP coba mengidentifikasi solusi Untuk semua pihak yang memanfaatkan ruang laut agar semua kepentingan terakomodasi sesuai prinsip ekonomi biru,” katanya.

Direktur Kepelabuhan Perikanan Ditjen Perikanan Tangkap KKP, Tri Aris Wibowo menambahkan pihaknya Akansegera melibatkan syahbandar Untuk Memberi informasi Di kapal-kapal perikanan yang Akansegera Menahan Hingga Daerah perairan Merauke, Papua Selatan.