Kominfo Sebut Keppres Satgas Pemberantasan Judi Online Berencana Beri Dampak Signifikan

JAKARTA – Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) , Usman Kansong menyebut Berencana ada perbedaan signifikan Setelahnya diterbitkannya aturan tentang Satgas Pemberantasan Judi Online . Menurutnya, penanganan judi online Berencana lebih komprehensif.

“Karena Itu penanganan judi online ini nanti Berencana lebih komprehensif ya terintegrasi dan dan holistik. Dan juga konsisten begitu. Koordinasi atau integrasi kolaborasi Di lembaga-lembaga ini Berencana Lebih baik Lebih intensif ya,” ujar Usman Di diskusi Polemik MNC Trijaya bertajuk Mati Melarat Lantaran Judi, Sabtu (15/6/2024).

Usman menilai Sebelumnya terbentuknya Satgas, Kementerian/Lembaga Yang Terkait Bersama bekerja sendiri-sendiri sesuai tugas dan fungsinya. Setelahnya terbit Keputusan Ri (Keppres) maka Berencana lebih terkoordinasi.

“Bersama adanya Keppres ini kan juga dasar hukum ya dasar hukum Untuk semua yang Merasakan penugasan Ke Di Perpres itu Untuk bekerja secara lebih terkoordinasi dan terintegrasi. Karena Itu itu saya kira beda perbedaan yang mendasar yang sangat penting Agar kenapa perlu dibuat Satgas,” ungkapnya.

Diberitakan Sebelumnya, Ri Joko Widodo (Jokowi) resmi menerbitkan aturan mengenai satuan tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online.

Aturan tersebut tertuang Di Keputusan Ri (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring. Keppres tersebut ditandatangani Ri Jokowi Di Jumat 14 Juni 2024.

“Untuk mendukung upaya percepatan pemberantasan perjudian daring secara terpadu dibentuk Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring, yang Lanjutnya Di Keputusan Ri ini disebut Satgas,” bunyi Pasal 1 Keppres tersebut dikutip Di Sabtu (15/6/2024).

Satgas pemberantasan judi online Berencana berada Ke bawah dan bertanggung jawab kepada Ri. Pembentukan Satgas bertujuan Untuk melakukan percepatan pemberantasan kegiatan perjudian daring secara tegas dan terpadu Di rangka melindungi Kelompok.

Ketua Satgas dipimpin Dari Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Wakil Ketua Satgas Menko PMK Muhadjir Effendy, Ketua Harian Pra-Penanganan Menkominfo Budi Arie Setiadi, dan Ketua Harian Penegakan Hukum Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.