Kompak! ESDM hingga Bupati Berikan Izin Tambang Nikel Ke Raja Ampat

JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Pemerintah Kabupaten Raja Ampat Menyediakan izin operasi kepada lima perusahaan tambang nikel Ke Daerah tersebut.

Pembantu Kepala Negara ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, dua perusahaan memperoleh izin Di pemerintah pusat, yaitu PT Gag Nikel dan PT Anugerah Surya Pratama (ASP). Sambil tiga perusahaan lain, yakni PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), dan PT Nurham, Memperoleh izin Di Bupati Raja Ampat.

“Kami memastikan seluruh kegiatan tambang diawasi secara transparan, termasuk aspek legalitas dan dampak lingkungan,” kata Bahlil dikutip Di pernyataannya, Minggu (8/6). Hal itu diungkapkan Bahlil Di kunjungan Untuk memverifikasi laporan Komunitas Yang Terkait Didalam Karya pertambangan Ke kawasan konservasi.

Baca Juga: 5 Penguasa Tambang Nikel Ke Raja Ampat, Ada Konglomerat China, BUMN hingga Perusahaan Hantu

PT Gag Nikel, yang sepenuhnya dimiliki Dari BUMN PT Aneka Tambang Tbk (Antam), merupakan satu-satunya perusahaan yang Di ini aktif berproduksi. Perusahaan ini mengantongi Kesepakatan Karya (KK) hingga 2047 Didalam luas Daerah 13.136 hektar. Dokumen lingkungan seperti AMDAL dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) telah dimiliki Dari 2014.

Sambil, PT Anugerah Surya Pratama (ASP) yang beroperasi Ke Pulau Manuran Memperoleh izin produksi hingga 2034. Perusahaan ini telah menyelesaikan dokumen AMDAL dan UKL-UPL Dari 2006. Akan Tetapi, Karya produksinya masih terbatas.

Ke sisi lain, tiga perusahaan berizin Daerah Menunjukkan perkembangan berbeda. PT Mulia Raymond Perkasa (MRP) Ke Pulau Batang Pele masih Di tahap Pendalaman dan belum Memperoleh persetujuan lingkungan. PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) sempat berproduksi Ke 2023, tetapi kini tidak aktif. Adapun PT Nurham Terbaru Memperoleh izin awal tahun ini belum memulai operasi.

Bahlil menekankan, pengawasan tidak hanya Berorientasi Ke legalitas, tetapi juga reklamasi dan dampak ekologis. “Kami Berencana Menilai semua izin, terutama yang Yang Terkait Didalam Didalam kawasan hutan dan pesisir,” ujarnya.