KY Bakal Periksa Hakim Agung yang Putuskan Perubahan Batas Usia Kandidat Kepala Daerah

JAKARTA – Komisi Yudisial (KY) Memperoleh laporan Yang Berhubungan Didalam putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23P/HUM/2024 yang Mengungkapkan bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Penyelenggara Pencoblosan Suara Nomor 9 Tahun 2020 bertentangan Didalam Aturantertulis Nomor 10 Tahun 2016. Hal ini Yang Berhubungan Didalam pencabutan aturan batas usia Kandidat kepala Daerah (cakada) minimal 30 tahun.

KY menegaskan bakal memproses Peristiwa Pidana yang Menarik Perhatian perhatian publik ini. Agar KY Berencana bertindak profesional menindaklanjuti laporan Didalam Komunitas berbasis kecukupan bukti dan informasi, serta prosedur yang ada.

“Jika ditemukan dugaan Pelanggar kode etik, KY Berencana memeriksa hakim terlapor yang nantinya diputuskan Di Sidang Pleno Sebagai menentukan apakah terbukti atau tidak terbukti melanggar kode etik,” ujar Juru Bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata Di keterangan tertulisnya, Senin (3/6/2024).

Fajar menegaskan bahwa hanya fokus KY adalah memeriksa Di aspek dugaan Pelanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

“KY tidak berwenang Sebagai memeriksa materi Yang Berhubungan Didalam pertimbangan putusan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, putusan tersebut tertuang Di Putusan Nomor 23 P/HUM/2024. MA meminta pencabutan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Pasal 4 ayat (1) huruf d Nomor 9 Tahun 2020, yang mengatur batas usia Calon Gubernur dan cawagub, minimal 30 tahun Di Di pendaftaran, kini diubah menjadi 30 tahun Di Di pelantikan.