Luhut Minta Pembantu Presiden Tim Menteri Prabowo Jangan Sembarang Ubah Aturan KEK, Bikin Investor Tak Percaya

JAKARTA – Ketua Dewan Keadaan Ekonomi Negara (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta para pejabat Kementerian atau Lembaga Ke Tim Menteri Kerja Merah Putih tidak sembarangan mengubah-ubah aturan, terutama soal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) .

Luhut mengatakan, perubahan Syarat dan regulasi yang dilakukan Bersama setiap Kementerian/Lembaga bisa menimbulkan keraguan investor Sebagai menanamkan modalnya Ke Untuk negeri. Hal ini yang Berpotensi Sebagai modal Bersama Asing justru bisa beralih Ke Negeri lain yang punya Langkah serupa.

“Misalnya Special Economic Zones (KEK) sudah dibuat, semua harus patuh, jangan ada Kementerian atau Pejabat yang tiba tiba rubah (mengubah aturan) sini, rubah sana lagi, itu membuat nanti investor tidak percaya Bersama kita,” tegas Luhut Untuk konferensi perdana Dewan Keadaan Ekonomi Negara Ke Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Luhut menilai, Pada ini Langkah kawasan ekonomi khusus yang sudah dijalankan Indonesia mulai banyak ditiru Bersama beberapa Negeri Ke kawasan. Justru Negeri-Negeri tersebut bisa Menyediakan peraturan yang lebih konsisten Sebagai Kandidat investor.

Menurutnya hal ini membuat Indonesia kembali harus berkompetisi Sebagai Menarik Perhatian permodalaan Bersama Asing Sebagai pembangunan Keadaan Ekonomi Negara. Sebab salah satu komponen yang menjadi pertimbangan investor Sebagai menanamkan modalnya adalah konsistensi peraturan.

“Banyak Negeri tetangga kita meniru Sebagai membuat special ekonomic zone, belajar Bersama kita, tetangga kita sudah membuat Bersama konsistensi peraturan,” kata Luhut.

“Kita berharap jangan ada pejabat yang tidak konsisten, Sebagai itu semua saya mohon mengkritik, kalau melihat ada pejabat yang tidak konsisten Bersama Syarat yang sudah dibuat,” tambahnya.

Luhut mengaku belakangan setidaknya ada 40 Kandidat investor Bersama Asing yang berencana Sebagai menanamkan modalnya Ke Indonesia. Tetapi satu hal yang menjadi permintaan adalah konsistensi peraturan dan Aturan Bersama Pemerintah.

“Ada beberapa, Di 40 Kandidat investor Bersama Hong Kong datang Ke kita, mereka permintaannya konsistensi Pada Syarat atau Aturan yang ada Ke negeri kita ini,” pungkasnya.