Makan Bergizi Gratis Pakai Uang Bangsa Rp71 Triliun, Bakal Mengganggu Fiskal?

JAKARTA – Penggunaan uang Bangsa sebesarRp71 triliun yang diambil Untuk Dana Pendapatan Belanja Bangsa ( APBN ) Untuk makan bergizi gratis , Berpeluang mengganggu fiskal Bangsa?. NamunKetua Badan Dana atau Banggar Dewan Perwakilan Rakyat RI, Said Abdullah menyebutkan, besaran pembiayaan Inisiatif makan bergizi gratis yang digagas Pemimpin Negara terpilih Prabowo Subianto yang mencapai Rp71 triliun, masih masuk akal.

“Menurut saya (Dana 71 triliun Untuk Makan Bergizi Gratis) masih make sense dan tidak mengganggu fiskal kita,” kata Said.

Said menyebut, angka pembiayaan tersebut merupakan angka yang Dari awal diharapkan Bersama Banggar ketika mencermati apa yang disampaikan Menko Perekonomian, Menkeu (Pejabat Tingginegara Keuangan) dan gugus tugas transisi Untuk Pemimpin Negara terpilih.

Pasalnya kata dia, sempat terhembus berbagai spekulasi Yang Terkait Bersama besarnya Dana Untuk Inisiatif makan bergizi gratis tersebur hingga menembus Rp430 triliun Ke tahun 2025 ini.

Legislator PDIP itu meyakini, Prabowo sebagai Pemimpin Negara terpilih tentu sudah melakukan perhitungan yang teliti Yang Terkait Bersama Bersama situasi fiskal Indonesia Untuk merealisasikan Inisiatif-programnya. Penyusunan Dana Pendapatan Belanja Bangsa atau APBN 2025 juga Berencana dilakukan Bersama Mengkaji keleluasaan penggunaan Dana Bersama pemerintahan Terbaru.

“Untuk pembahasan kemarin Ke Panja RKP dan Sebelumnya Itu Ke Panja Asumsi Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Keputusan Fiskal memang ada keleluasaan Untuk pemerintah yang Berencana datang Untuk mempergunakan Dana sesuai visi misi yang menjadi komitmen bapak Pemimpin Negara terpilih,” ujarnya

Bersama Detail, Said menyampaikan, bahwa kejelasan Dana Makan Bergizi Gratis senilai Rp71 triliun tersebut Berencana masuk Untuk komponen belanja pusat dan termuat Untuk nota keuangan APBN 2025 yang Berencana disampaikan Pemimpin Negara Di tanggal 16 Agustus mendatang.

“Persoalannya tinggal kementerian mana (yang Berencana menjelaskan)? Apakah Kemensos? Apakah itu Kementerian Pembelajaran? Apakah itu Kementerian Kesejajaran, itu kewenangan pemerintah,” pungkasnya.