Mana Ada Rumah Rp25,2 Juta

JAKARTA – Kepala Negara Partai Buruh Said Iqbal merespons Yang Terkait Bersama Inisiatif Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang beberapa waktu lalu ditetapkan Bersama pemerintah lewat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024. Dia menilai, Aturan Tapera yang dikeluarkan pemerintah tak memberi kepastian Kelompok Berencana Merasakan Rumah.

Pasalnya kata dia jika dihitung Bersama potongan gaji pekerja sebesar 3 persen yang dijadikan sebagai iuran Tapera maka hal itu tidak memungkinkan Kelompok Bagi Merasakan Rumah.

“Bersama rata-rata upah Rp3,5 juta rata-rata upah ya Bagi Indonesia kalau dipotong 3 persen berarti kan Rp105 ribu, setahun kali 12 Rp1,26 juta, katakanlah 20 tahun dipotong iurannya hanya ada Rp25,2 juta,” kata Said Iqbal Ke Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (6/6/2024).

“Mana ada Rumah Rp12,6 juta sampai Rp25,2 juta. Justru sekadar bayar uang muka Rumah itu tidak Mungkin Saja,” sambungnya.

Lebih Jelas Setelahnya Itu Said Iqbal pun menduga bahwa Aturan Tapera Ke desain bukan Bagi Kelompok agar Merasakan Rumah.

Pasalnya berdasarkan hitung-hitungan yang pihaknya susun Bersama iuran para pekerja itu, Iqbal pun menilai bahwa tidak memungkinkan Kelompok Bagi dapat Rumah.

“Karena Itu Tapera Ke desain hanya Bagi tidak punya Rumah. Pertanyaannya, uang iuran ini dikumpulkan Bagi apa?,” jelas dia.

Bersama sebabnya ia pun mendesak agar Kepala Negara Joko Widodo segera mencabut Aturan yang tertuang Untuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 itu.

Sebagai informasi, Kepala Negara Joko Widodo (Jokowi) Merespons perihal gaji buruh atau karyawan swasta yang dipotong 3 persen Bagi simpanan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Jokowi mengklaim bahwa aturan tersebut telah diperhitungkan.

“Semuanya dihitung lah biasa Untuk Aturan yang Mutakhir itu pasti Kelompok juga pasti ikut berhitung. Mampu atau enggak mampu berat atau enggak berat,” kata Jokowi usai Berpartisipasi Untuk Kegiatan Inaugurasi Ke Ansor Masa Di, Ke Istora Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2024).

Jokowi mencontohkan seperti Aturan BPJS. Awal mulanya Merasakan respon ramai Bersama Kelompok. Tapi, katanya, Setelahnya berjalan Kelompok dapat merasakan manfaatnya.

“Seperti dulu waktu BPJS, Ke luar yang BPI gratis 96 juta kan juga rame. Tapi Setelahnya berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa Puskesmas tidak dipungut biaya. Hal-hal seperti itu yang Berencana dirasakan Setelahnya berjalan kalau belum biasanya pro dan kontra,” kata Jokowi.

(maf)