Pacu Perkembangan Ekonomi 2024, Aturantertulis Cipta Kerja Disiapkan Dari Sebab Itu Motornya

JAKARTA – Bagi ciptakan keselarasan dan integrasi sistem perizinan , Satgas Percepatan Sosialisasi Aturantertulis Cipta Kerja kembali Melakukan focus group discussion yang mengusung tema “Reformasi Penerbitan Persyaratan Dasar Perizinan Melakukanlangkah-Langkah” Di Medan, beberapa waktu lalu.

Perkembangan ekonomi Di tahun 2024 diharapkan tumbuh lebih Bersama 5%. Hal ini disampaikan Dari Sekretaris Satgas Percepatan Sosialisasi Aturantertulis Cipta Kerja, Arif Budimanta dihadapkan kurang lebih 70 peserta FGD. Ditekankan olehnya bahwa stimulus Sebagai mencapai Perkembangan ekonomi Di atas 5% membutuhkan reformasi struktural.

“Upaya pemerintah Di memacu Perkembangan ekonomi ini, salah satunya Melewati akselerasi penerapan Aturantertulis Cipta Kerja Bersama segala aturan turunannya,” jelas Arif Di sambutannya.

Dari adanya Aturantertulis Cipta Kerja, Arif menjelaskan, bahwa ada upaya Sebagai mereformasi secara struktural, Di mana undang-undang ini Menyediakan kemudahan, pemberdayaan, sekaligus perlindungan kepada dunia usaha.

“Di Aturantertulis Cipta Kerja semua perizinan berbasis risiko, hal ini menjadi suatu terobosan Terbaru yang lebih sistematis. Risiko itu menyangkut lingkungan, keselamatan manusia, serta aspek sosial lainnya,” ujar Arif.

Agar menurut Arif, perizinan dasar seperti PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), SLF (Sertifikat Laik Fungsi), dan KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) menjadi sangat penting dan perlu reformasi agar Lebihterus mudah serta cepat prosesnya.

Bersama Detail, Arif menekankan, bahwa Di era 4.0 semua permohonan yang berkaitan Bersama perizinan harus mulai beralih Bersama manual menjadi digital.

“Instrumen yang ada Di perizinan itu ada instrumen sistem, yaitu OSS-RBA(Online Single Submission – Risk Based Approach). Adanya OSS ini, menjadi dorongan agar Komunitas, khususnya pemohon paham Berencana tata cara penggunaannya secara digital,” jelasnya.

Arif melanjutkan, bahwa sistem tersebut tidak Berencana terintegrasi Bersama baik jika tidak ada kerjasama yang solid Ditengah pemerintah pusat, pemerintah Lokasi, serta penerima manfaat.