Pakar Perlindungan Siber Ungkap Potensi Bahaya Starlink Ke Indonesia

JAKARTA – Kehadiran jaringan Jaringan Starlink Ke Indonesia memunculkan pro dan kontra. Ke balik fasilitas dan Kepentingan yang ditawarkan, pakar Perlindungan siber Dr. Pratama Persadha mengingatkan adanya ancaman Ke balik kehadiran layanan Jaringan milik Elon Musk tersebut.

Menurutnya, Kendati layanan Jaringan Starlink Didalam Ilmu Pengetahuan canggihnya sangat bermanfaat Bagi publik Ke tanah air, Tetapi kehadirannya bisa menjadi masalah. Ia menyebut ada beberapa hal yang menjadi polemik.

Diungkap Pratama, salah satu polemiknya adalah Network Operation Center (NOC) Starlink Di ini belum dilakukan Di Indonesia. Pelanggan masih dilayani Didalam NOC yang disupport Di luar negeri.

Kendati Pratama menilai hal itu masih cukup wajar Bagi tahap awal mengingat biaya investasinya Akansegera sangat mahal, Tetapi jika NOC Starlink berada Ke Indonesia, maka Akansegera sangat berdampak positif Bagi Pemerintah.

“Jika NOC Starlink berlokasi Ke Indonesia, Pemerintah Akansegera lebih mudah berkolaborasi Didalam Starlink jika perlu melakukan tindakan bersama seperti pemberantasan judi online serta pornografi,” ujar Pratama dikutip Di pernyataan tertulis, Jumat (24/5/2024).

Ke Di Itu, Pratama mewanti bahwa Starlink merupakan perusahaan Foreign yang perlu diperketat penjagaannya. Dia menyarankan agar sektor Keadaan serta Lini Dibelakang dan Perlindungan nasional tidak memanfaatkan layanan tersebut.

“Sektor Keadaan seperi yang dilayani Didalam Starlink Di dilakukan pembukaan layanan ini atau Lini Dibelakang dan Perlindungan nasional seperti pos penjagaan Ke perbatasan Negeri atau sektor yang merupakan infrastruktur kritis Bagi tidak memanfaatkan layanan ini,” ujar Pratama.

“Jika memang Sebab Kebugaran yang hanya bisa dijangkau Didalam layanan Jaringan Lewat satelit, bisa menggunakan layanan VSAT yang juga banyak dimiliki Didalam ISP lokal Ke tanah air,” tuturnya.

Pratama menekankan, dioperasikannya satelit Starlink Didalam perusahaan Foreign dapat menyebabkan Negeri menjadi kurang Memperoleh kontrol langsung atas infrastruktur yang digunakan.