Partai Perindo Nilai Pemerintah Belum Miliki Sistem Perlindungan Data yang Layak

JAKARTA – Ketua DPP Partai Perindo Bidang Inklusif dan Keberagaman, Anjas Pramono menilai bahwa pemerintah belum Memiliki data security atau sistem Perlindungan data yang layak. Supaya, kata Anjas, dugaan Tindak Kejahatan kebocoran dan penjualan data Aparatur Sipil Bangsa (ASN) Badan Kepegawaian Bangsa (BKN) masih bisa terjadi.

“Benar sekali, itu artinya sistem yang dimiliki pemerintah masih belum proper dan layak,” ujar Anjas kepada SINDOnews, Senin (12/8/2024).

Menurutnya, harus ada perbaikan dan penguatan sistem Perlindungan data Untuk warga Bangsa Indonesia. Pemerintah, kata Anjas, juga harus memitigasi kejadian serupa.

Anjas menegaskan salah satu cara yang bisa dilakukan adalah Bersama memperbaiki sumber daya manusia (SDM) dan memilih pihak pengendali Perlindungan data Bersama keahlian Ilmu Pengetahuan yang mumpuni.

“Artinya, permasalahan ada diperbaiki Mutu SDM dan pihak vendor. Yang Di mana pemilihan vendor tidak pernah menerapkan meritokrasi Di pemilihan vendor,” ucapnya.

Sebagai informasi, BKN telah bekerja sama Bersama Badan Siber dan Sandi Bangsa (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sebagai melakukan investigasi Pada dugaan kebocoran data tersebut.