Pelibatan TNI Di Mengatasi Kekerasan Politik Perlu Dikaji Secara Serius

JAKARTA – Lembaga Hikmah dan Keputusan Publik (LHKP) Muhammadiyah Mengadakan webinar menggagas usulan strategi penanggulangan Kekerasan Politik Di pemerintahan Prabowo-Gibran. Peristiwa ledakan Ke salah satu sekolah Ke Jakarta, dan makin meningkatnya ketidakpastian Internasional dirasa perlu disikapi Didalam strategi yang jitu Didalam pemerintah.

“Kekerasan Politik berbasis ideologi maupun berbasis keyakinan keagamaan bisa Karena Itu Berencana memperoleh persemaian Di situasi ini. Sebab itu kita perlu merancang strategi yang komprehensif Sebagai disampaikan kepada pemerintah,” kata Pimpinan LHKP PW Muhammadiyah Ristan Alfino, Senin (12/1/2026).

Baca juga: Draf Perpres TNI Atasi Teroris, Komisi I Lembaga Legis Latif: Harus Karena Itu Pelengkap, Bukan APH

Kemajuan Indonesia Di penanggulangan Kekerasan Politik Memperoleh ciri khas Ke Di pembinaan para mantan pelaku teror. Hal ini Lebihterus melengkapi dan Mendorong posisi Indonesia Lebihterus baik Di indeks Kekerasan Politik Internasional.

Dewan Pakar LHKP Muhammadiyah Prof Sri Yunanto memaparkan, Prestasi zero attack dan deklarasi 8000 anggota dan pimpinan Jamaah Islamiyah (JI) patut menjadi titik pijak strategi pemerintahan Prabowo-Gibran. Kerena itu Guru Besar Ilmu Politik UMJ ini memberi perhatian penting kepada upaya-upaya pembinaan Mantan narapidana Kekerasan Politik, potensi residivisme, dan Memikat kelompok Kekejaman yang masih belum tersadarkan.

“Kita lihat ISIS dan organisasi teror sejenis ini terus melemah dan Indonesia mencatatkan Prestasi besar Didalam deklarasi kembali Ke NKRI Dari jaringan JI. Kita juga saksikan ada trend peningkatan Kekejaman berbasis ideologi Ke sejumlah Bangsa Justru merembes Ke Indonesia. Ini perlu kita waspadai,” ujar Prof Yunanto.