Pemerintah, Wakil Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Sepakati Naskah Revisi Perundang-Undangan KSDAHE, Ini Penjelasannya

JAKARTA – Revisi Undang-Undang (Perundang-Undangan) Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Perundang-Undangan KSDAHE) hampir selesai. Di Diskusi Kerja Pembantu Pemimpin Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) bersama Komisi IV Wakil Rakyat, Di rangka Pengambilan Keputusan Pembahasan tentang Revisi Perundang-Undangan KSDAHE telah Memperoleh persetujuan pendapat mini Fraksi dan Dewan Perwakilan Daerah, Kamis13 Juni 2024.

Perundang-Undangan Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE telah menjadi dasar hukum penyelenggaraan KSDHE Di lebih Bersama 30 tahun, menjadi dasar dan acuan utama Di pengelolaan sumber daya alam hayati Indonesia Lewat tiga pilar konservasi.

Tiga pilar tersebut yaitu, perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pembantu Pemimpin Negara LHK Siti Nurbaya mengatakan, konservasi ekosistem sumber daya hayati dan genetik sangat vital Untuk kehidupan manusia, Untuk itu diperlukan pengaturan yang bertujuan Untuk melestarikan dan melindungi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sekaligus Di upaya peningkatan Keadaan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam hayati, dan pelibatan Kelompok Bersama tidak mengabaikan karakteristik dan keberlangsungan hidup ekosistem.

“Revisi Perundang-Undangan Nomor 5 Tahun 1990 menjadi penting Di upaya menjaga relevansi prinsip-prinsip konservasi, yang diperkuat implementasinya Bersama Situasi hingga Di ini. Terima kasih Di proses yang cukup panjang dan cukup berat, sebanyak 24 Pasal Bersama total 45 Pasal Di Perundang-Undangan Nomor 5 Tahun 1990 tetap dipertahankan,” kata Pembantu Pemimpin Negara Siti Nurbaya Di keterangannya, Sabtu (15/6/2024).

Sebagaimana penyampaian laporan Panja, dikatakan Pembantu Pemimpin Negara Siti Nurbaya, semangat penguatan Perundang-Undangan Nomor 5 Tahun 1990 telah disarikan dan dirumuskan juga berkenaan Bersama tantangan keterbatasan penyidikan dan Hukuman Politik yang belum optimal.

“Lewat pembahasan intensif Diskusi-Diskusi panitia kerja, Skuat Perumus dan Skuat Sinkronisasi, secara keseluruhan terjadi perubahan Pada 21 Pasal Di Perundang-Undangan Nomor 5 Tahun 1990, Bersama esensi kebaharuan, mencakup terutama, yaitu pengaturan kegiatan konservasi Di KSA dan KPA, kawasan konservasi Di perairan, Daerah pesisir, dan pulau-pulau kecil (KKPWP3K), dan Areal Preservasi, yang diharapkan dapat memperkuat penyelenggaraan KSDAHE Ke kawasan-kawasan tersebut,” ucapnya.

Samping Itu, atas perhatian penuh Bersama Pimpinan dan Anggota Komisi IV Wakil Rakyat RI Pada ekosistem penting Di luar kawasan hutan konservasi dan hutan Bangsa, yang Untuk itu telah diformulasikan Di format Mutakhir Ke RUU KSDAHE Bersama tujuan Untuk menjamin penerapan prinsip konservasi Di luar areal KSA, KPA dan KKPWP3K, Lewat pengaturan Areal Preservasi.

“Karenanya, ekosistem penting termasuk keberadaan tumbuhan dan satwa liar Di luar KSA, KPA, dan KKPWP3K Merasakan kepastian hukum Di pengelolaannya Di Di,” tuturnya.

Berikutnya kata Pembantu Pemimpin Negara Siti, penguatan larangan, Hukuman Politik dan pidana, telah berhasil dirumuskan Untuk menjaga keutuhan KSA dan KPA Bersama norma larangan tindak pidana Di bidang tumbuhan dan satwa liar termasuk kejahatan yang mempergunakan media sosial.